Penegakan Perda Tidak Optimal

Penegakan Perda Tidak Optimal
Kepala Satpol PP Kebumen Agung Pambudi

RADAR KEBUMEN Sejak pandemi Covid-19, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kebumen baru menangkap dua penjual minuman keras (miras). Hal ini terjadi lantaran personel yang terbatas. Selain itu mereka fokus terhadap penegakan protokol kesehatan (prokes) selama Covid-19.

Kepala Satpol PP Kebumen Agung Pambudi menjelaskan, pihaknya merasa kewalahan untuk menegakkan Perda bersama dengan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 hanya dengan 140 personel. Idealnya, personel Satpol PP yang diperlukan mencapai 300 orang. Jumlah tersebut, juga harus dibarengi dengan penambahan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bersertifikasi.

Untuk anggaran operasional, lanjut Agung, pihaknya hanya mendapatkan kurang dari Rp 2 Miliar untuk operasional. Meskipun anggaran seluruhnya sekirar Rp 12 Miliar, namun dana tersebut banyak terserap untuk menggaji pegawai non PNS. “Ada pegawai Satpol PP non PNS 98 orang, dan dari Damkar 67 orang. Sisanya kurang dari Rp 2 Miliar untuk operasional selama satu tahun,” kata Agung kemarin (5/4).

Menurut Agung, setelah penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro, pihaknya bisa sedikit leluasa. Tidak lagi memiliki tanggung jawab penuh terhadap penegakan prokes masyarakat. Sehingga Satpol PP bisa menjalankan tugas lainnya. “Kami tetap berperan, namun penanggungjawab utama ada di kecamatan dan desa,” beber Agung.
Kasi Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Pol PP Kebumen Zuni Sutopo mengaku usai pemberlakuan PPKM mikro, ada dua penjual miras yang berhasil ditangkap. Penangkapan berdasarkan aduan dari masyarakat. Sudah cukup lama, laporan baru ditindaklanjuti setelah PPKM mikro ditetapkan. “Karena keterbatasan personel, baru kami amankan dua penjual di Karanggayam dan Karanganyar,” jelas Topo.

Larangan masyarakat mengedarkan, memperdagangkan minuman keras sesuai dengan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 3/2010 tentang Pengendalian dan Pengawasan Miras Kabupaten Kebumen yang merupakan revisi Perda 2/2000. Jika terbukti melakukan hal tersebut, ancaman pidana kurungan 2 bulan dan maksimal 3 bulan, atau denda Rp 35 Juta sampai Rp 45 juta. “Namun kembali lagi hukuman yang menentukan saat sidang ke pengadilan,” lanjutnya.
Tujuan utama dari penangkapan penjualan miras, kata Topo, adalah untuk menjaga keamanan di masyarakat. Hal ini karena efek miras yang dikonsumsi masyarakat, bisa menyebabkan terjadinya kekerasan, kejahatan kriminal, dan menyebabkan kerusuhan.

Nah, agar bisa lebih optimal menegakkan Perda, Topo berharap masyarakat bisa turut andil. Yakni dengan laporan yang diberikan, disertai bukti dan informasi yang valid. Jika hanya katanya dan masig dugaan, aduan tidak bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Hal ini karena diperlukan  penyelidikan berlanjut agar tidak terjadi salah tangkap. “Tidak hanya miras, penggerebekan perselingkuhan juga dilakukan dan didapatkan 15 pasang. Namun, masyarakat masih takut dalam melaporkan penjualan miras dan perselingkuhan karena adanya intimidasi,” ungkapnya. (eno/din/er)

Lainnya