Kernet Nyambi Edarkan Pil Hexymer

Kernet Nyambi Edarkan Pil Hexymer
Tersangka SS yang mengedarkan pil hexymer diamankan Satuan Reskrim Polres Kebumen, kemarin (29/4).

Radar Kebumen  Pemuda berinisial SS, 24, dicokok anggota Satuan Reskrim Polres Kebumen lantaran mengedarkan pil hexymer. Sebanyak 15 paket hexymer didapatkan SS dari Tangerang, Jawa Barat.

Kasat Resnarkoba Polres Kebumen AKP Paryudi menjelaskan, tersangka adalah warga Kedungwinangun, Klirong. Dia berprofesi sebagai kernet truk. Dari pengakuannya, ratusan pil koplo didapatkan dari seseorang di daerah Kabupaten Tangerang, yakni kota tujuan truk yang dikerneti tersangka menuju Tangerang.
Tersangka memperoleh 15 paket hexymer dengan harga Rp 250.000. Selanjutnya, tersangka menjualnya kembali dengan keuntungan tiap paketnya Rp 30.000 kepada konsumen di Kebumen. “Sudah beberapa kali tersangka menjual. Tersangka sudah mendapatkan keuntungan dari menjual pil ini,” kata Paryudi kemarin (29/4).
Menurutnya, tersangka ditangkap Sat Resnarkoba pada hari Sabtu (6/3) sekitar pukul 18.30 di depan rumahnya. Penangkapan tersangka bermula dari informasi masyarakat bahwa SS mengedarkan pil hexymer secara ilegal kepada masyarakat luas. “Bersama pelaku disita barang bukti ratusan butir pil hexymer yang dikemas dalam plastik klip warna bening,” beber Paryudi.

Dari penangkapan itu polisi berhasil mengamankan barang bukti sebelas buah plastik klip warna bening. Masing-masing berisikan sebelas butir obat jenis hexymer, serta satu strip atau delapan butir obat tramadol. Pil hexymer adalah obat keras bagi pasien parkinson. Tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan. Dampaknya sangat tidak baik bagi kesehatan jika dikonsumsi tanpa resep dokter, apalagi hanya untuk mendapatkan efek mabuk.
Jika dikonsumsi dalam jangka panjang oleh remaja maka dapat mengakibatkan pikun lebih awal. Pada kasus overdosis, bisa menyebabkan kematian. Kini tersangka dijerat dengan Pasal 196 Jo. pasal 98 ayat (2) UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. (eno/din/er)

Lainnya