Posko THR Belum Terima Aduan

Posko THR Belum Terima Aduan

RADAR KEBUMEN Posko aduan tunjangan hari raya (THR) yang dibuka oleh Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnakerkukm) Kabupaten Kebumen, sampai saat ini, masih belum menemukan adanya aduan terkait THR. Posko tersebut akan dibuka hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnakerkukm Kebumen Aida Sofiyah menjelaskan, posko aduan telah dibuka sejak Jumat (16/4) lalu. Menurutnya, THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Hal ini sesuai dengan Permenaker RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

Sedangkan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu membayar THR, diminta melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh. Kesepakatan tersebut dibuat tertulis yang memuat waktu pembayaran THR dengan syarat paling lambat dibayar sampai hari raya keagamaan tahun 2021. “Perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR 2021 berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan,” kata Aida kemarin (29/4).
Namun, adanya kesepakatan penundaan THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR 2021 kepada pekerja dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundangan. Yaitu bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. Sedangkan pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional, berdasakan masa kerja. “Kesepakatan wajib dilaporkan ke dinas paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” tegasnya.

Jika nantinya THR tidak dibayarkan sesuai waktu yang disepakati bersama, perusahaan akan mendapatkan denda sebesar 5 persen dari jumlah THR yang harus dikeluarkan. Hanya saja, denda yang bujab termasuk uang negara akan dikembalikan ke perusahaan dan karyawan. “Jadi kadang ada yang tidak membayar denda itu,” beber Aida.

Saat ini, ada sekitar 610 perusahaan atau pun pengusaha yang ada di wilayah Kebumen. Namun, hanya 40 perusahaan dengan kategori besar atau memiliki jumlah karyawan banyak yang dimonitoring oleh dinas. Yakni dari sektor perbankan, perdagangan hingga kesehatan. Sedangkan untuk pengawasan pembayaran THR, seluruhnya dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah. “Harapannya tidak ada pengajuan keterlambatan. Karena saat ini tidak ada laporan pegawai yang dirumahkan maupun PHK seperti 2020,” kata Aida.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) Kabupaten Kebumen Akif Fatwal Amin menuturkan, pihaknya juga belum menerima aduan dari pekerja terkait adanya penundaan THR. Mengantisipasi hal itu terjadi, imbauan kepada pekerja masif dilakukan. “Agar perusahaan yang terdampak pandemi bisa mengomunikasikan melalui musyawarah bipartit terlebih dahulu,” kata Akif. (eno/din/er)

Lainnya