Gugatan Masterbend Masuki Final

Gugatan Masterbend Masuki Final
BERHARAP: Sidang perdata gugatan perbuatan melawan hukum nomor 8 dengan agenda penyerahan kesimpulan para pihak di Pengadilan Negeri Purworejo kemarin (16/6). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Gugatan sekitar enam puluh warga yang tergabung dalam Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) Widodo dan kawan-kawan memasuki babak final. Gugatan tersebut yakni perbuatan melawan hukum (PMH) nomor 8.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Purworejo sudah menjadwalkan putusan dalam persidangan 30 Juni mendatang. Hal tersebut diketahui usai sidang gugatan nomor 8 dengan agenda penyerahan kesimpulan para pihak di PN Purworejo kemarin (16/6).

Sidang dipimpin majelis jakim yang diketuai Ansori Hironi dan anggota yakni Samsumar Hidayat dan Setyorini Wulandari. Sementara perwakilan para penggugat didampingi kuasa hukumnya Hias Negara.

Para tergugat juga hadir. Antara lain, tergugat 1 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo selaku pelaksana pengadaan tanah Bendungan Bener. Ada pula tergugat 2 Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), turut tergugat 1 BPN selaku kelembagaan, dan turut tergugat 2 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak.

“Hari ini (kemarin) persidangan memasuki tahapan penyerahan kesimpulan para pihak. Oleh karena tidak adanya yang akan disampaikan oleh para pihak, hakim menjatuhkan putusan pada Rabu 30 Juni 2021 mendatang,” ucap Humas PN Purworejo Samsumar Hidayat.

Dijelaskan, pokok gugatan dalam perkara nomor 8 ini yakni berita acara pelaksanaan musyawarah ganti kerugian yang melebihi batas waktu 30 hari. Para penggugat yang berjumlah lebih 60 orang merupakan warga pemilik tanah dan terdampak pembebasan lahan pembangunan Bendungan Bener.

“Pada pokoknya, para penggugat ini keberatan terkait jangka waktu pelaksanaan musyawarah ganti kerugian dengan penyerahan hasil penilaian harga oleh KJPP,” jelasnya.

Hias Negara mengungkapkan, pihaknya sebenarnya mengajukan dua gugatan dengan pokok gugatan yang berbeda. Satu gugatan lain yang dimaksud yakni gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) nomor 21 dengan pokok gugatan keberatan terhadap penetapan ganti kerugian.

“Perkara gugatan PMH nomor 8 ini yang kami permasalahkan. Yakni, kesalahan prosedur panitia pelaksana tanah dan tim,” ungkapnya.

Proses gugatan sudah berjalan lebih satu tahun. Pihaknya mewakili para warga berharap putusan majelis hakim dapat membuat harga tanah warga naik seperti harga terbaru saat ini. Harga bukan lagi mengacu penilaian terdahulu.

“Kami masukan pemberkasan Maret-April 2020 awal, pascaputusan gugatan atas nama Pak Maksum dari Mahkamah Agung. Semoga putusan ini memihak kami. Sebab, beberapa pembuktian sudah cukup dan menurut kami valid,” ucapnya. (tom)

Lainnya