Sesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah

Sesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah
Yuniarti Widyaningsih

Radar Kebumen  Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kebumen minta pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2021-2026 memperhatikan kemampuan keuangan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, perencanaan hingga pelaksanaan suatu program juga harus diperhatikan.

Wakil Ketua DPRD Kebumen Yuniarti Widyaningsih menjelaskan, karena keterbatasan keuangan daerah, membuat semua visi dan misi bupati Kebumen yang ada di RPJMD tidak bisa dilaksanakan seluruhnya. Oleh karena itu, kemampuan anggaran dan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD dengan pokok-pokok pikiran, harus menjadi perhatian eksekutif. Pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi, merupakan bagian dari perencanaan penganggaran yang sah dan memiliki dasar hukum.
Dalam pelaksanaan RPJMD, eksekutif harus patuh pada mekanisme penggunaan anggaran. Harus ada perencanaan, sebelum pembangunan dilaksanakan. Ia memberi contoh pada penerapan jalan satu arah. Seharusnya, ada perencanaan dan pengkajian terlebih dahulu. Pihaknya sampai saat ini belum mengetahui hasil dari pengkajian sehingga penerapan jalan satu arah dilakukan. “Ibarat ayam, ada telurnya dahulu. Tidak tiba-tiba ada ayamnya. Ini yang dikritisi DPRD Kebumen,” kata Yuniarti kemarin (17/6).
Pihaknya perlu mendorong eksekutif terus mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang memerlukan pemulihan sektor ekonomi. Oleh sebab itu program pemulihan bagi sektor UMKM harus memperoleh perhatian eksekutif. Pembangunan sektor tertentu seperti infrastruktur dan pertanian juga harus berkesinambungan dan tuntas. Mengingat hal tersebut adalah program unggulan visi dan misi bupati. “Tidak boleh terjadi, satu sektor belum tuntas, diganti sektor lain,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD lainnya Fuad Wahyudi menyatakan, RPJMD ibarat kitab suci. Harus menjadi pedoman eksekutif dalam melaksanakan program pembangunan selama lima tahun ke depan. RPJMD, disusun dari bawah tingkat dusun, desa, kecamatan dan pada musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten.
Di sisi lain, dewan juga memiliki program pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai implementasi dari aspirasai rakyat dan bersifat legal. Hal ini sejalan dengan fungsi dewan, menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat. “Demikian pula program unggulan bupati hendaknya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” bebernya.
Ketua DPRD Kebumen Sarimun menjelaskan, dalam melaksanakan RPJMD yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pihak eksekutif diminta untuk memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan aspirasi masyarakat. Sebelumnya, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto telah menyerahkan Raperda RPJMD 2021-2026 kepada DPRD Kebumen. Pembahasan raperda dilakukan dengan membentuk panitia khusus yang akan bekerja selama tiga bulan. “Dijadwalkan sebelum 26 Agustus 2021, raperda sudah ditetapkan menjadi perda,” kata Sarimun. (eno/din/er)

Lainnya