Pemkab Mainkan Pedal Gas dan Rem

Pemkab Mainkan Pedal Gas dan Rem
Rapat koordinasi tim supervisi pemantauan Covid-19 Kecamatan bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Kebumen di Pendopo Bupati Kabumen kemarin (30/6).

Radar Kebumen  Angka penambahan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Kebumen semakin tinggi. Hal ini beriringan dengan gencarnya tracing yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kebumen Budi Satrio menjelaskan, naiknya angka positif Covid-19 di Kebumen dikarenakan tracing yang dilakukan secara maksimal kepada kontak erat pasien. Dari satu kasus positif, tracing bisa dilakukan kepada 30 orang. Meski tracing dilakukan secara cepat, saat ini pihaknya juga dihadapkan pada penularan virus yang semakin cepat.
Oleh karena itu, kini pemerintah harus mengejar pemeriksaan dan pengobatan secara bersamaan. Mengingat keduanya penting, pedal gas untuk melakukan tracing harus dibarengi dengan injakan rem di waktu yang tepat. Pedal rem akan diinjak, saat kasus positif Covid-19 ditemukan di lingkungan pesantren. Tidak seluruh santri dilakukan tes swab, namun seluruhnya akan dilakukan isolasi mandiri. Kasusnya sangat tertutup dan eksklusif. Pihaknya akan menghentikan pemeriksaan saat diketahui ada yang positif, dan diasumsikan semuanya positif. “Sehingga akan melakukan karantina seluruhnya,” jelas Budi kemarin (30/6).
Isolasi mandiri, kata Budi, adalah langkah perawatan yang bisa dilakukan bagi pasien positif Covid-19 maupun tidak. Mengingat jika ada hasil swab kontak erat yang negatif, yang bersangkutan akan diminta untuk tetap melakukan isolasi mandiri. Hal ini bisa dilakukan kepada salah satu keluarga yang terkonfirmasi positif. Tanpa dilakukan tracing, seluruh keluarga dalam satu rumah bisa diasumsikan positif dan bisa melakukan isolasi mandiri. “Jadi kasus positif tercatat bisa hanya beberapa jika kasusnya melibatkan pesantren,” bebernya.
Budi menyayangkan, banyak masyarakat yang saat dilakukan tracing dan hasilnya negatif, tidak melakukan isolasi mandiri. Meski demikian, isolasi mandiri dinilai masih diperlukan bagi masyarakat yang sempat kontak erat dengan pasien positif Covid-19. Selain itu, penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat juga harus dilakukan oleh siapa saja. Sedangkan saat ini, masih banyak masyarakat yang abai prokes. “Kita benahi perilaku masyarakat agar kasus bisa turun,” harapnya.
Budi menuturkan, capaian penerapan prokes dilakukan dengan baik atau tidak bisa diukur. Seperti halnya dengan pemakaian masker. “Bisa dihitung melalui 100 orang yang ditemui di jalan, berapa orang yang tidak memakai masker. Capaian pencegahan prokes kita masih kurang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Informasi Publik satgas Penanganan Covid-19 Kebumen Cokro Aminoto merinci penambahan kasus terkonfirmasi positif baru pada Senin (28/6) mencapai 197 orang. Dengan terkonfirmasi sembuh 131 kasus dan meninggal dunia sebanyak 7 orang. Sehingga, kasus aktif di Kebumrn mencapai 1.757. Secara keseluruhan, hingga saat ini kasus terkonfirmasi Covid-19 di kabupaten Kebumen tercatat 10.212. “Dari sejumlah kasus terkonfirmasi tersebut dirawat 312 kasus, isolasi 1.045, meninggal dunia 434 kasus dan 8.421 kasus sembuh,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen fokus menangani persebaran Covid-19 di tingkat kecamatan melalaui tim supervisi. Nantinya, setiap kecamatan akan secara langsung memantau penanganan Covid-19 di tingkat desa dan melaporkannya ke kabupaten.
Koordinator Tim Supervisi Frans Haidar menjelaskan, pihaknya bertugas untuk membantu tim satgas kabupaten dalam memberikan informasi, data, dan masukan terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. Serta menbantu tim satgas kecamatan dalam pelaporan, koordinasi, diskusi, pemberian saran masukan, dan solusi.
Tim supervisi, akan mendampingi seluruh kecamatan yang ada. Selanjutnya, setiap kecamtan akan mendorong pihak desa hingga tingkat rukun tetangga (RT) dalam melaporkan kondisi persebaran Covid-19 di wilayah terkait. Dari posko desa, akan membuat laporan terkait jumlah pasien terpapar Covid-19, warga yang melakukan isolasi mandiri, permasalahan yang dihadapi, kebutuhan yang diperlukan hingga zona Covid-19. Dilaporkan ke posko kecamatan kemudian dilanjutkan ke supervisi hingga kabupaten. “Sehingga data real time dimulai kemarin (30/6) pelaporan terkait Covid-19 dilakukan sejak pukul 12.00-15.00,” kata Frans saat ditemui di Pendopo Bupati Kebumen.
Saat ini, setiap desa didorong untuk kembali mengaktifkan posko desa. Dengan fungsi utama untuk pencegahan dengan memberikan sosialisasi, penanganan dengan cara tracing, pembinan dengan patroli desa dan sebagai pendukung dengan menyediakan bantuan konsumsi dan program vaksinasi. Jika keempat fungsi tersebut berjalam efektif, diharapkan penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan cepat. “Karena kasus semakin banyak, kita perlu mencari tahu faktor yang mempengaruhi itu. Apakah memang masyarakat yang sulit diatur, posko desa tidak berjalan atau karena faktor lain?” tanya Frans yang kini menjaba sebagai Ketua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dispermades P3A) Kebumen.
Posko Desa, lanjut Frans, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Sebanyak delapan persen Dana Desa (DD) untuk mendanai penanganan pandemi Covid-19, termasuk pelaksanaan PPKM mikro. “Begitu pula dengan Satgas Jogo Tonggo yang dianggarkan melalui swadaya masyarakat, dan atau APB Desa melalui Posko Desa,” bebernya.

Sementara itu, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menuturkan, permasalahan bermula dari desa dan akan bermuara di kecamatan. Oleh karena itu, tim supervisi akan membantu menscreening keluhan yang sudah dikumpulkan di kecamatan untuk kembali di-breakdown ke tingkat desa. Seperti desa mana saja yang sudah patuh protokol kesehatan (prokes), atau yang butuh penguatan. Serta Desa mana yang akan dan sudah melakukan lockdown. “Ada dua RT di Desa Mrentul, Bonorowo yang masyarakatnya meminta lockdown karena kasus naik. Setelah itu, kasus di wilayah tersebut turun,” ungkap Arif.

Bagi wilayah dengan zona merah, kata Arif, pembatasan kegiatan masyarakat dilarang. Begitu pula dengan kegiatan salat jamaah di masjid, sementara dilakukan di rumah masing-masing. Selain itu, untuk masyarakat yang akan menggelar pesta pernikahan, diimbau untuk melakukan ijab kabul saja. “Pestanya ditunda,” jelasnya. (eno/din/er)

Lainnya