PJJ Entah Sampai Kapan

PJJ Entah Sampai Kapan
SMAN 1 Kebumen pernah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung uji coba pembelajaran tatap muka (PTM). Namun sampai saat ini belum juga diberlakukan.

Radar Kebumen  Pemerintah Kabupaten Kebumen menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 25 Juli mendatang. Hal ini sesuai dengan SE Nomor 443/1383. Selama pelaksanaan kebijakan, kegiatan sektor non esensial wajib melakukan work from home (WFH) 100 persen.
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto melalui surat edarannya menjelaskan, untuk sektor esensial, kegiatan masih diperbolehkan namun dengan ketentuan tertentu. Seperti sektor keuangan dan perbankan yang meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan bisa tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal
50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan
dengan pelayanan kepada masyarakat. Serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
Sedangkan sektor teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator selular,
data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, boleh beroperasi dengan maksimal pekerja 50 persen. Kuota work from office (WFO), juga berlaku 50 persen untuk sektor perhotelan non penanganan karantina. Sementara sektor industri orientasi ekspor, pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terkhir. Atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib
memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). “Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas produksi atay pabrik, dan 10 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,” jelas Arif kemarin (22/7).
Sementara untuk esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan
publik dan tidak bisa ditunda, diperbolehkan 25 persen WFO dengan protokol kesehatan (prokes) ketat. Bagi kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, boleh beroperasi 100 persen fasilitas produksi, konstruksi, pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 persen.
Fasilitas umum, saat ini masih dilakukan penutupan sementara. Begitu pula dengan kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkam keramaian dan kerumunan. Untuk ijab kabul, diperbolehkan namun hanya dibatasi 10 orang. Sementara kegiatan hajatan dalam bentuk apapun ditiadakan sementara. “Tempat ibadah, tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah,” beber Arif.
Sementara untuk transportasi umum, kapasitas maksimal penumpang hanya 70 persen. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, baik tingkat sekolah, perguruan tinggi, akademi dan tempat pendidikan atau pelatihan masih dilakukan secara daring.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kebumen Moh Amirudin menjelaskan, kegiatan belajar mengajar (KBM) masih menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Hal ini berlaku bagi tingkat SMP yang mana ajaran baru dimulai pada 12 Juli lalu dan tingka SD kemarin (21/7). Pemberlakuan PJJ, dilaksanakan di seluruh Kebumen. Baik desa berzona hijau hingga merah. Mengingat saat ini masih dilakukan perpanjangan kebijakan PPKM.
Akan diberlakukannya PJJ maupun PTM selanjutnya, lanjut Amir, akan menunggu perkembangan situasi dan kondisi. Jika pandemi dapat segara berakhir, tentunya proses kegiatan belajar dapat dilaksanakan dengan PTM. Namun hingga kini, berdasarkan laporan dari petugas gabungan Satgas Covid-19, masih cukup banyak masyarakat yang belum mematuhi prokes. “Padahal prokes menjadi aturan wajib yang harus dipakai dalam menjalakan aktivitas,” ujarnya. (eno/din/er)

Lainnya