Aturan Pernikahan Dinilai Memberatkan

Aturan Pernikahan Dinilai Memberatkan
Anggota Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di dampingi pengurus Polosoro beraudiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (1/9).

PURWOREJO, Radar Purworejo Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kabupaten Purworejo menilai aturan penyelenggaraan pernikahan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 memberatkan. Mereka pun wadul ke Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (1/9).

Ketua P3N Kabupaten Purworejo Slamet Ilzam menyatakan, kedatangannya ke DPRD Kabupaten Purworejo untuk menyampaikan aspirasi tentang aturan menggelar pernikahan yang menyebabkan gejolak di masyarakat selama pemberlakuan PPKM level 4. Sebab, untuk mengelar pernikahan ada persyaratan yang dinilai memberatkan masyarakat. Yakni, harus melakukan tes swab antigen.

Menurutnya, tes swab antigen harus dilakukan oleh wali nikah, pasangan calon pengantin, dan saksi. Tes harus dilaksanakan 1 kali 24 jam sebelum acara pernikahan.

“Yang jadi persoalan, karena ini merupakan acara sakral, yang namanya pernikahan kan sudah direncanakan dari sejak lama. Mungkin sudah dari satu tahun atau dua tahun,” paparnya. Dalam audiensi tersebut, P3N di dampingi pengurus Polosoro Kabupaten Purworejo.

Slamet menjelaskan, ada proses panjang untuk menentukan hari pelaksanaan pernikahan. Misalnya, dalam adat Jawa biasanya persiapan dilakukan jauh hari. Termasuk menyebar undangan.

Ditegaskan, masalah muncul saat calon pengantin hasilnya adalah positif Covid-19 menjelang hari pernikahan. “Ini yang menjadi beban moral bagi keluarga, kepala desa, dan petugas pelayanan (P3N),” tutur Slamet.

Menurutnya, pihak yang menggelar pernikahan menjadi sulit mencari saksi nikah akibat adanya aturan swab antigen tersebut. Sebab, mereka yang ditunjuk sebagai saksi rata-rata tidak berkenan melakukan swab antigen.

“Bukan masalah positif dan negatif (Covid-19) yang sudah menjadi kenyataan hasil tes dari petugas kesehatan. Namun, beban moral apabila orang itu sudah divonis positif. Otomatis masyarakat menjadi takut dan menjadi momok untuk tidak dekat-dekat,” tambahnya.

Menurut Slamet, saat ini banyak pernikahan yang ditunda akibat adanya aturan pernikahan saat pemberlakuaan PPKM level 4. Oleh karena itu, dia meminta kelonggaran aturan dalam menggelar pernikahan.

“Kami mengusulkan antigen ini bisa diperlonggar 10 hari atau 12 hari sebelum acara nikah. Jangan H-1 sebelum nikah. Intinya, kami meminta kelonggaran,” tegasnya.

Dijelaskan, tidak ada persoalan ketika calon pengantin perempuan yang dinyatakan positif Covid-19. Hal ini bisa disikapi dengan tidak menghadirkan mempelai perempuan saat prosesi pernikahan.

Persoalan muncul ketika pengantin laki-laki yang dinyatakan positif Covid-19. Sebab, pengantin laki-laki harus mengikuti prosesi pernikahan.

“Sekarang kalau satu keluarga yang positif, orang akan mendekati itu jadi enggan. Apalagi, yang namanya perayaan nikah itu pasti pakai orang banyak. Maka, kami meminta ada solusi dengan peraturan ini ada kelonggaran,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo Muhamad Abdullah menyatakan pihaknya siap menjadi fasilitator. “Kami sifatnya hanya fasilitator diskusi saja antara P3N yang di dampingi Polosoro dengan Kementerian Agama selaku leading sektornya. Keputusan mengenai aturan tetap ada pada leading sektor,” paparnya. (udi/amd/er)

Lainnya