PURWOREJO, Radar Purworejo – Pemerintah Kelurahan Baledono, Kecamatan/Kabupaten Purworejo, berharap pengelolaan retribusi kompleks pemakaman Imam Puro diserahkan kepada mereka dan warga setempat. Sebab, selama ini hasil penarikan retribusi hanya masuk ke kantong orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan Kepala Kelurahan Baledono Firman Isyanto kemarin (8/9). Menurutnya, kompleks makam kerap didatangi pengunjung dari berbagai daerah. Biasanya puncak kunjungan terjadi menjelang bulan puasa di mana banyak umat muslim berziarah dan memanjatkan doa di kompleks pemakaman tersebut.
“Pas ada kegiatan yang besar, memang dilakukan pengelolaan. Tapi, hanya dinikmati orang-orang tertentu dan warga tidak banyak yang terlibat. Jadi, uang yang ada itu masuk ke kantong-kantong pribadi,” jelas Firman.
Akses menuju kompleks pemakaman Imam Puro tak mudah. Pengunjung harus memarkir kendaraan dengan jarak cukup jauh dari lokasi. Mereka harus berjalan kaki. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk membuka jasa parkir dengan menarik retribusi.
Selain itu, munculnya pasar dadakan. Para pedagang bisa memperoleh keuntungan lumayan besar.
Firman berharap banyak masyarakat sekitar yang dilibatkan. Hal ini tentunya memberikan tambahan pendapatan bagi warga.
“Sepengetahuan kami, pendapatan itu juga disetorkan ke pemkab atau dinas pariwisata dan kebudayaan. Tapi, tidak banyak,” tambahnya.
Terkait hal itu, Firman menegaskan, pengelolaan retribusi sebaiknya diserahkan kepada pemerintah kelurahan dan warga. Hal itu akan membuat warga merasa memiliki keberadaan kompleks pemakaman tersebut. Dia mengaku tidak mempermasalahkan jika harus memberikan menyisihkan hasil dari pendapatan retribusi untuk disetorkan ke Pemkab Purworejo.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Dinparbud) Kabupaten Purworejo Agung Wibowo mengaku tidak mempermasalahkan jika pengelolaan retribusi kawasan pemakaman Imam Puro ditangani Pemerintah Kelurahan Baledono dan warga setempat. Sebab, selama ini retribusi di kompleks makam tersebut menjadi satu dengan kawasan Geger Menjangan. Ada petugas dari dinparbud yang berjaga di tempat tersebut.
“Dulu memang pernah ada usulan dari karang taruna setempat mengajukan diri untuk melakukan pengelolaan. Tapi, tidak ada tindaklanjutnya,” jelas Agung.
Dia meminta pemerintah kelurahan bisa melakukan komunikasi langsung dengan dinparbud. Pertemuan yang dilakukan diharapkan menemukan beberapa solusi sehingga kedua belah pihak bisa berjalan bersama. (udi/amd/er)
