Sepakat Bentuk Satgas Percepatan

Sepakat Bentuk Satgas Percepatan
Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi memimpin pertemuan dengan sejumlah pihak membahas progres pembangunan Bendungan Bener di Gedung B DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (8/9).

PURWOREJO, Radar Purworejo – Satuan tugas (satgas) untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, bakal dibentuk. Satgas tersebut nantinya diberi nama Satgas Percepatan Pembangunan Bendungan Bener.

Pembentukan satgas itu terungkap dalam pertemuan sejumlah pemangku kepentingan Bendungan Bener di Gedung B DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (8/9). Pertemuan itu dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Sekda Purworejo Said Romadhon, perwakilan Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO), perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Dalam pertemuan itu terungkap ada berbagai permasalahan yang menghambat proses pembangunan Bendungan Bener. Termasuk terkait pembayaran ganti rugi lahan yang terdampak proyek tersebut.

“Kami merasa perlu mengadakan pertemuan ini untuk membahas dan berkoordinasi mengenai progres pembangunan Bendung Bener,” kata Dion Agasi.

Permasalahan yang saat ini mengemuka terkait pembebasan lahan terdampak Bendung Bener di tujuh desa. Yakni, di lokasi area pembangunan Bendung Bener dan lokasi penambangan batuan quarry sebagai material pembangunan Bendung Bener yakni Desa Wadas.

“Purworejo adalah daerah yang mendapat manfaat dari adanya bendungan dari kegiatan PSN. Dan, sebagai yang ketempatan wilayah dan menerima manfaat yang besar juga nantinya, tentu hal ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita membantu mendorong dan men-support balai besar (BBWSO), pertanahan (BPN), maupun pelaksana, agar progresnya terus berjalan,” jelas Dion Agasi.

Menurutnya, percepatan pembangunan Bendung Bener menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk bersama-sama melakukan komunikasi yang intensif untuk menyelesaikan permasalahan di Bendungan Bener.

Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Muhamad Abdullah menungkapkan permasalahan dalam proses pembebasan lahan di Desa Wadas. Yakni, ada persoalan di antara warga pro dan kontra penambangan quarry.

Ditegaskan, nantinya lahan di Desa Wadas akan diambil batuan quarry-nya. Batu ini sebagai material pembangunan Bendung Bener.

Sedangkan lahan terdampak di luar Desa Wadas sebenarnya sudah tidak ada permasalahan terkait pro dan kontra. Persoalan hanya ada terkait administrasi yang menyebabkan pembayaran ganti rugi lahan terdampak terhambat.

“Pro kontra di Wadas ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Hal itu juga tadi menjadi pembicaraan, akan diadakan program semacam penanganan konflik sosial di Desa Wadas. Intinya, permasalahan sosial harus lebih dulu diselesaikan. Akan dibuat juga Satgas Percepatan Pembangunan Bendung Bener untuk menangani permasalahan-permasalahan itu,” ungkapnya.

Abdullah menegaskan perlu dilakukan percepatan pembangunan Bendung Bener karena progres pembangunan belum mencapai 50 persen. “Kita ingin ada percepatan pada tahun ini. Pembebasan lahan di area pembangunan bendungan itu selesai. Saat ini baru 39 persen yang telah dibayar. Kita ingin semua yang ada di area pembangunan bisa segera dibayarkan,” sebutnya.

Sekda Purworejo Said Romadhon mengatakan, langkah utama dalam menyelesaikan masalah terkait pembangunan Bendungan Bener adalah perbaikan komunikasi dalam pembebasan lahan di Desa Wadas.”Nanti kita akan jelaskan maksudnya. Jadi, pascaditambang nanti masih bisa dikelola seperti di Jogja. Misata Breksi, misalnya. Mereka yang sudah pro itu kan berarti sudah paham. Yang kontra itu belum paham hal tersebut. Selain masalah Wadas, permasalahan lain tentunya juga akan kami cari jalan keluarnya,” katanya.

Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWSO Yosiandi Rudi Wicaksono mengungkapkan ada sejumlah kendala dalam pembebasan lahan di lokasi pembangunan Bendungan Bener. “Kendala pembebasan lahan paling sering dialami adalah soal administrasi. Pemberkasan ada yang salah. Namanya beda atau NIK (nomor induk kependudukan) beda. Rata-rata dari administrasi,” katanya.

Yosi menyatakan pihaknya telah bersepakat dan berkomitmen dengan BPN Kabupaten Purworejo untuk melakukan percepatan penyelesaian pengadaan lahan di area lokasi pembangunan Bendung Bener. “Kemudian nanti, harapan kami bisa di-monitoring progresnya oleh pemkab maupun DPRD,” imbuhnya.

Yosi juga menjelaskan progres pembebasan lahan di Desa Wadas Sebanyak 48 bidang lahan telah diukur.

Menurutnya, pihaknya menunggu arahan Pemkab Purworejo dalam melaksanakan langkah selanjutnya. “Apakah nanti ada penanganan konflik sosial dulu atau bisa pengukuran langsung, intinya kami siap dengan arahan kabupaten (pemkab),” terangnya. (udi/amd/er)

Lainnya