ASN Harus Hindari Praktik KKN

ASN Harus Hindari Praktik KKN
Sekda Purworejo Said Romadhon dan Kepala BKD Kabupaten Purworejo Nancy Megawati Hadisusilo saat sosialisasi di Aula BKD Kabupaten Purworejo Selasa (28/9).

PURWOREJO, Radar Purworejo Aparatur sipil negara (ASN) dituntut memegang beberapa prinsip utama dalam bertugas. Sebab, mereka memiliki peran penting sebagai penyelenggara pelayanan publik.

“Yakni, harus bertindak secara profesional, tidak diskriminatif, berintegritas, dan menerapkan pratik bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN),” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purworejo Said Romadhon saat Sosialisasi Benturan Kepentingan Aparatur Sipil Negara di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purworejo Selasa (28/9).

Dikatakan, ASN yang melakukan KKN sama saja kehilangan profesionalitas. Selain itu, integritas sebagai pelayan publik harus dipertanyakan.

“Sikap semacam itu dapat memperburuk pelayanan publik,” ungkapnya.

Selain itu, menurut Sekda, kebijakan yang diambil tidak efisien dan efektif. Keputusan yang diambil berpotensi menguntungkan pribadi dan merugikan masyarakat dan negara.

Said menyatakan, selama ini pemerintah telah mengupayakan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan terbebas dari KKN. “Beberapa pembatasan ASN agar terhindar dari KKN, di antaranya, larangan ASN menjadi anggota partai politik, pembatasan kegiatan ASN dalam usaha swasta, dan beberapa pembatasan lainnya,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo telah menetapkan peraturan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Yakni, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

”Mengingat benturan kepentingan dapat bermuara menjadi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka semua harus berusaha keras dengan kesadaran penuh agar jangan sampai terjebak di dalamnya,” ungkapnya. (han/amd/er)

Lainnya