Jangan Abaikan Mutu Pelaksanaan APBD Perubahan

Jangan Abaikan Mutu Pelaksanaan APBD Perubahan
Penandatangan keputusan DPRD tentang penetapan perubahan Anggaran APBD Kebumen tahun anggaran 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Kebumen kemarin (8/10).

KEBUMEN, Radar Kebumen – Rapat Paripurna (Rapur) Pengambilan Keputusan DPRD tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021digelar kemarin (8/10).

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menjelaskan, penandatanganan penetapan APBD perubahan telah dilakukan antara eksekutif dan legislatif. Kendati biasanya pelaksanaannya sampai 20 Desember, namun saat ini masih ada waktu hingga 31 Desember mendatang. Oleh karena itu, pelaksanaan nantinya jangan hanya fokus mengejar waktu dan mengabaikan mutu atau kualitas pelaksanaannya. “Konsentrasinya harus kuat. Semua akan diperiksa ketat Inspektorat di bawah Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih,” ucap Arif di ruang rapat paripurna DPRD Kebumen.

Dijelaskan, Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 telah mendapat persetujuan DPRD pada Senin (13/9) lalu. Yang kemudian dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah pada hari selanjutnya. Hasil evaluasi Gubernur sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 903/040/2021 5 Oktober 2021, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Kemudian, lanjut Arif, sudah ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 900/1947 pada 7 Oktober 2021. Dan telah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. “Setelah dikirimkan ke Gubernur, evaluasi Gubernur hanya menekankan kegiatan harus pro rakyat dan masih fokus untuk penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan dari APBD Perubahan sudah dijadwalkan. Biasanya akan selesai dalam waktu dua bulan. “Jadi bukan pengerjaan yang panjang melainkan pengerjaan yang kecil-kecil dan pendek-pendek,” jelasnya.

Usai ditandatangani, kata Arif, selanjutnya akan dilembardaerahkan dan diberitadaerahkan. Sehingga secara legal formal Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan. Dalam Perubahan APBD, ini telah termuat alokasi perubahan pendapatan dan perubahan belanja, pendapatan asli daerah (PAD). Meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. “Lain-lain PAD yang sah telah dihitung sesuai potensi,” lanjutna.

Sedangkan pendapatan dari Pemerintah Pusat mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam rangka mendukung penanganan Covid-19 dan dampaknya. Adapun alokasi belanja, kegiatan yang akan dibiayai mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan yang berlaku, dan disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

Sementara pendapatan dari provinsi mendasarkan pada Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0012916 perihal Penyampaian Draft Alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 bahwa bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Kebumen semula pada APBD murni sebesar  Rp12.373.000.000 berkurang Rp 330.000.000 menjadi Rp 12.043.000.000.

Selanjutnya disesuaikan dalam pendapatan dan belanja pada Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Diharapkan dengan telah ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kebumen pada sisa tahun anggaran 2021 berjalan lancar, tertib dan terkendali. “Hasilnya bermanfaat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (tom/eno/er)

Lainnya