56 Bangunan Bakal Terdampak Flyover Kutowinangun

56 Bangunan Bakal Terdampak Flyover Kutowinangun
MASIH DIBAHAS: Pertemuan konsultasi masyarakat (PKM) terkait penyusunan land acquisition and resettelement plant (LARP) rencana pembangunan flyover Kutowinangun di Kantor Kepala Desa Mekarsari, kemarin (23/11).

KEBUMEN, Radar Kebumen – Perencanaan pembangunan jalan layang (flyover) di Desa Mekarsari, Kutowinangun memasuki tahap konsultasi publik. Diketahui, terdapat 56 bangunan yang akan terdampak dari pembangunan flyover.

Tenaga Ahli Sosial Konsultan Perencanaan Flyover Kutowinangun Alex Mahdi menjelaskan, dari penyusunan land acquisition and resettelement plant (LARP), pembangunan berdampak pada 56 bangunan dengan luas 1.660 meter persegi. Dengan 75 keluarga terdampak berjumlah 300 jiwa. Serta lahan sawah terdampak seluas 660 meter persegi.

Hasil ini, kata Alex, telah disampaikan kepada masyarakat saat konsulati public kemarin (23/11). Namun, masyarakat tetap bisa memberikan masukan atau koreksi terkait pemetaan yang telah dilakukan. “Konsultasi publik, juga untuk mendapatkan masukan lain terkait strategi atau upaya pemulihan kehidupan warga terdampak,” kata Alex di Kantor Kepala Desa Mekarsari.

Meski pembangunan flyover  merupakan domain tugas Direktorat Jendral (Dirjen) Binamarga dan Dirjen Pembangunan Jembatan, nantinya pembebasan lahan tetap diserahkan kepada pemerintah kabupaten (pemkab). Direncanakan, persiapan pembebasan lahan akan dilakukan pada 2022. “Dari kementerian mengirimkan dokumen perencanaan, kemudian dari pemkab menyiapkan persiapan,” bebernya.

Nantinya, jalan layang akan dibangun dengan lebar 14 meter dan panjang 300 meter. Melewati palang pintu perlintasan kereta api Kutowinangun. Namun saat disinggung waktu pelaksanaan, Alex mengaku belum bisa memastikan kapan pembangunan dimulai. “Rencana sebetulnya masih tentatif. Sekarang yang dilaksanakan perencanaan untuk tahun ini semoga selesai. Baru persiapan pembebasan lahan,” lanjutnya.

Warga setempat, Sugiyarto, menuturkan, kepastian terkait perhitungan ganti untung bisa segera diberikan. Selain itu, diharapkan pemerintah bisa lebih memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan flyover ini.

Dia mengkhawatirkan, usaha bengkel miliknya yang terdampak pembangunan akan berhenti. “Bengkel sudah kami rintis lama. Posisi otomatis berhenti dalam pekerjaan. Kompensasinya berapa tahun dan akan bagaimana,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kebumen Pawit Mandung meminta, agar kementerian bisa mengakomodir masukan masyarakat. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembangunan ini. “Jangan hanya membangun. Tapi difikirkan juga alternatif karena pasti butuh waktu lama,” jelasnya. (cr2/eno/er)

Lainnya