Tingkatkan Sanitasi Lingkungan di 10 Desa

Tingkatkan Sanitasi Lingkungan di 10 Desa
SIMBOLISME: Wakil Bupati Purworejo saat menyerahkan hasil pembangunan bidang sanitasi tematik di rest area Kotakombo Desa Tegalsari, Bruno, kemarin (27/12). (ISTIMEWA)

RADAR PURWOREJO – Pengelolaan sanitasi lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo membangun sistem pengelolaan air limbah domestik.

Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti menjelaskan, sanitasi lingkungan meliputi pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, hingga penanganan drainase. Dengan adanya pembangunan air limbah domestik setempat, diharapkan mampu mengurangi dampak buruk limbah rumah tangga.

Hal ini karena limbah rumah tangga yang disalurkan ke alam bebas tanpa melalui proses pengolahan, akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan bagi keberlangsungan hidup ekosistem. “Sehingga derajat kesehatan masyarakat akan meningkat dan terjaga (dengan adanya sistem pengelolaan air limbah domestik, Red),” jelas Yuli, kemarin (27/12).

Menurutnya, diperlukan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan sanitasi lingkungan. Meliputi, pemerintah, perguruan tinggi atau akademisi, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dan swasta. “Perlu juga upaya-upaya terobosan yang bersifat merubah paradigma dalam pengembangan sanitasi lingkungan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo Eko Paskianto menuturkan, pembangunan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat tematik penanggulangan kemiskinan ada di 10 desa. Di Kecamatan Bruno meliputi Desa Tegalsari, Desa Puspo, Desa Gowong, dan Desa Brunorejo.

Kecamatan Pituruh berada di Desa Kaligondang, dan Desa Kaligintung, dan Desa Banyuasin Separe. Kecamatan Gebang di Desa Bulus, serta Kecamatan Bener ada di Desa Cacaban, dan Desa Jati. “Melalui kegiatan dana alokasi khusus fisik penugasan sub bidang sanitasi tahun anggaran 2021,” bebernya.

Di Kecamatan Bruno, kata Eko, masih ada bantuan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) hibah insentif desa (HID). Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan telah direalisasikan ke empat desa. Serta bantuan Pamsimas HID menuju air minum aman yang juga bersumber dari APBN. Direalisasikan pada dua desa. ungkapnya. “Desa Kemranggen, dan Desa Karanggedang. Masing-masing satu paket sarana prasarana dan saluan rumah,” lanjutnya.

Selain itu, ada bantuan hibah air minum pedesaan) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan sistem reimbust APBN. Direalisasikan pada Desa Watuduwur, Desa Plipilan, dan Desa Somoleter berupa saluran rumah. Selain mendapatkan alokasi bantuan sanitasi, kata Eko, 11 desa juga mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). “Bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah,” tuturnya.

Kepala Desa Kebon Gunung Fatah Kusumo Handogo mengaku, ada 13 kepala keluarga (KK) di wilayahnya yang mendapatkan bantuan RTLH. Seluruhnya berasal dari lima dusun di Desa Kebon Gunung. Diharapkan, program ini sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Dijelaskan, penerima bantuan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar belum memiliki rumah hunian yang layak. “Kalau kondisi rumahnya masuk keriteria RTLH ya kita perjuangkan.
Tahun depan semoga program ini masih dan akan kami usulkan lagi,” ujarnya. (han/tom/eno)

Lainnya