Terdakwa Kasus Pologoro Dipindah ke Lapas Kedungpane

Terdakwa Kasus Pologoro Dipindah ke Lapas Kedungpane
SKRINING: Pemeriksaan kesehatan terhadap Paryudi, terdakwa kasus pologoro di Desa Sitiadi, Puring.

KEBUMEN, Radar Kebumen – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen memindahkan Paryudi ke Lapas Kelas 1 Semarang atau lebih dikenal Lapas Kedungpane, kemarin (6/1). Sebelumnya, terdakwa kasus pologoro Desa Sitiadi ini ditahan di rumah tahanan Kebumen.

Kasi tindak pidana khusus Kejari Kebumen Budi Setyawan menyampaikan, pemindahan Paryudi atas perintah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut berdasar surat penetapan pidana nomor 1/Pen.Pid-TPK/PN.SMG/2022. “Terdakwa dibawa oleh petugas tahanan sekitar pukul 04.30 menuju ke Lapas Kedungpane di Semarang,” bebernya.

Budi menjelaskan, upaya ini dilakukan guna memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan persidangan. Rencananya, sidang perdana digelar pada Selasa (11/1) dengan agenda pembacaan surat dakwaan. “Agar mudah karena prosesi sidang di Semarang,” jelasnya.

Sebelum dibawa ke Lapas Kedungpane, Paryudi lebih dulu menjalani rangkaian pengecekan kesehatan hingga skrining Covid-19. Perlakuan ini merupakan syarat pemindahan tahanan. Hasilnya, dinyatakan dalam kondisi sehat dan non reaktif Covid-19. “Pemeriksaan kesehatan sarana untuk mengontrol kesehatan dan menjaga kesehatan terdakwa,” ucapnya.

Dalam perkara ini Paryudi diduga melakukan pologoro atau pungutan liar terhadap pengurusan administrasi pertanahan. Diketahui praktik pologoro di Desa Sitiadi berlangsung sejak 2019-2021. Kini, Paryudi didakwa oleh jaksa dengan Pasal 12 (b) atau Pasal 12 Undang-Undang Tipikor.

Diketahui, pologoro merupakan bentuk pungutan atau setoran dengan nominal tertentu yang diberikan kepada perangkat desa. Pemberian tersebut bersumber dari masyarakat yang mengurus administrasi pertanahan untuk operasional pemerintahan desa.

Besaran yang diberikan pun beragam. Tergantung kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Mulai 5-10 persen dari harga jual-beli tanah. Lantaran telah dilakukan turun-temurun sejak zaman dulu, hal ini melekat di masyarakat dan dianggap sebagai sebuah hukum.

Karena dinilai ilegal, pologoro akhirnya dilarang. Sesuai yang tertuang pada Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa. (cr2/eno/er)

Lainnya