176 Bidang Tanah Belum Terbayarkan

176 Bidang Tanah Belum Terbayarkan
TANYAKAN HAK: Paguyuban Masterbend mendatangi Kementerian ATR BPN di Jakarta untuk menanyakan nasib tanah masyarakat yang terdampak PSN Bendungan Bener, kemarin (9/1). (ISTIMEWA)

RADAR PURWOREJO – Masih ada 176 bidang tanah yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener belum terbayarkan. Hal ini membuat perwakilan warga yang tergabung dalam paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) Purworejo berangkat ke Jakarta, Jumat (7/1). Mereka mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN).

Koordinator Paguyuban Masterbend Eko Siswoyo menjelaskan, kedatangan mereka hanya untuk menanyakan nasib tanah yang terdampak PSN Bendungan Bener. Dengan fokus permasalahan yang dibahas adalah bidang lahan milik warga yang terdampak PSN Bendungan Bener, dan belum terbayarkan sampai sekarang. “Terlebih BPN berencana melakukan banding kasasi setelah kalah di Pengadilan Negeri (PN) Purworejo dan pengadilan Semarang,” ucapnya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan melalui sambungan telepon, kemarin (9/1).

Bersama dengan ketua dan anggota DPRD Purworejo, audiensi dilakukan bersama Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR BPN. Ada beberapa poin atau kesimpulan dari hasil audiensi tersebut. Di antaranya proses kasasi tetap diajukan namun akan dicabut setelah ada kesepakatan bersama. Uang ganti rugi (UGR) yang berperkara, dijamin akan disesuaikan sesuai Pasal 69 Perpres. “Masterbend akan bertemu dengan DPRD Purworejo, BBWSSO, dan BPN pada Selasa (11/1). Untuk membahas kesepakatan bersama terkait permasalahan itu,” bebernya.

Langkah ini, tegasnya, bukan bertujuan untuk menghentikan pekerjaan proyek Bendungan Bener. Namun berupaya mempertahankan hak tanah yang belum dibayar.

Sementara itu, Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setyabudi menyebutkan, pendampingan dilakukan untuk meminta kebijakan dari kementrian. Agar masyarakat tetap mendapatkan haknya. Khususnya penyesuaian harga 176 bidang tanah dijadikan lokasi pembangunan Bendungan Bener dan masih bersengketa. “Kalau proses hukum ini belum selesai atau UGR belum diterimakan maka wajar bila hak warga masih mengakui tanah tersebut miliknya,” katanya.

Dia membenarkan, jika besok (11/1) akan diadakan pertemuan bersama BPN dan BBWSSO di DPRD Purworejo. Dia berharap, akan ada kesepakatan bersama untuk penyelesaian masalah itu. “Ketika nanti ada kesepakatan dalam musyawarah maka kasasi bisa ditarik. Sehingga harapannya masyarakat tidak menunggu lama, dan haknya bisa segera diterimakan,” ucapnya. (tom/eno)

Lainnya