Naikkan Iuran, Tutup Biaya Operasional

Naikkan Iuran, Tutup Biaya Operasional
PILAH: Tampak beberapa pekerja tengah nemilah sampah. Meski sudah disosialisasikan, namun masih ada yang membuang sampah anorganik.

POLEMIK pengolahan sampah di Kabupaten Magelang terus berlanjut. Diawali dengan penuhnya atau overload tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) di Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

Imbasnya, tempat pengelolan sampah reduce, reuse, recycle (TPS 3R) di setiap desa harus bisa mengolah sampahnya sendiri. Terutama memilah antara sampah organik dan non organik.

Ketua KPP TPS 3 R Lohjinawi, Borobudur,  Arina Waliyati menuturkan, pihaknya sangat kewalahan jika TPS 3R diminta untuk menampung bahkan mengolah sampah masyarakat dalam satu desa. “Kami belum siap karena kapasitas TPS tidak bisa mencakup untuk seluruh warga Desa Borobudur,” keluhnya pada Minggu (9/1).

Arina mengatakan, untuk tahap awal, hanya sekitar tiga dusun saja dan belum mampu dipilah semaksimal mungkin. Karena pada dasarnya, TPS 3R di Borobudur hanya mampu menampung kapasitas untuk 300-400 per KK. Sedangkan jumlah warga di Desa Borobudur mencapai sepuluh kali lipatnya.

Tak hanya persoalan kapasitas sampah, lanjutnya, permasalahan pun semakin berat ketika TPS 3R diminta untuk memilah-milah sampah sebelum dibuang ke TPSA Pasuruhan. Padahal, alat pemilah sampah di TPS 3R tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Saat ini, TPA Pasuruhan hanya menerima sampah residu saja sehingga harus dipilah dari TPS 3R. “Permasalahannya, alat pemilah sampah di sini tidak berfungsi dengan baik,” tutur Arina.

Pun, pihaknya masih kekurangan tenaga kerja. Hanya ada lima orang yang bekerja. Sedangkan volume sampah dalam sehari bisa mencapai 900 kilogram. Arina sudah mengupayakan untuk merekrut karyawan. Namun, hasilnya nihil. Banyak yang enggan bekerja di tempat sampah.

“Kerja di sini harus punya jiwa sosial yang tinggi. Gajinya di bawah standar. Terlebih, riskan terhadap penyakit,” tuturnya.

Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah pun, masih minim. Menurutnya, masyarakat masih seenaknya membuang sampah. Bercampur antara organik dan non organik. Sehingga, Arina serta pekerja lain kadang kesulitan memilah sampah tersebut.

Hal inilah yang membuat TPS 3R terpaksa menaikkan uang iuran sampah terhadap masyarakat. Menurut Arina, jika uang iuran sampah tidak dinaikkan dengan beban seperti itu, maka tidak akan bisa menutupi biaya operasional.  “Mulai Kamis (6/1), kami sudah sampaikan ke masyarakat melalui surat edaran mengenai harga iuran sampah yang baru,” imbuhnya.

Adapun, kenaikan harga iuran sampah untuk kelas rumah tangga dari Rp 15 ribu menjadi Rp 25 ribu dengan kondisi sampah sudah terpilah dan maksimal per hari 5 Kg per KK. Untuk kelas warung dari Rp 20 ribu menjadi Rp 50 ribu dengan kondisi sampah sudah terpilah maksimal per hari 10 Kg per KK.

Sedangkan kelas kafe dari Rp 100 ribu menjadi Rp 150 ribu. Kelas hotel dari Rp150 ribu menjadi Rp300 ribu dengan dengan kondisi sampah sudah terpilah masing-masing maksimal 20 Kg per hari.

Terkait komunikasinya dengan dinas terkait, sudah disampaikan. Namun, belum ada tindakan nyata. Arina berharap, Pemkab Magelang segera merealisasikan apa yang kami butuhkan.

Selain itu, dengan adanya iuran tersebut, masyarakat akan semakin sadar untuk memilah sampahnya. “Agar pekerjaan kami bisa lebih ringan,” katanya. (cr1/bah)

Lainnya