Masterbend Pertanyakan Langkah Kasasi BPN

Masterbend Pertanyakan Langkah Kasasi BPN
MEMANAS: Warga terdampak proyek PSN Bendungan Bener yang tergabung dalam Masterbend saat berunjuk rasa dan terlibat aksi dorong pagar dengan aparat kepolisian, kemarin. (HENDRI UTOMO/ RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Polemik pengadaan tanah untuk proyek Pembangunan Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener masih berlanjut. Ratusan masa yang tergabung dalam Masyarakat Terdampak Bendung Bener (Masterbend) kembali berunjuk rasa di depan DPRD Purworejo, kemarin (11/1). Masa yang merangsak ingin bertemu dengan BPN selaku panitia pengadaan tanah terlibat saling dorong dengan petugas.

Masa datang selepas Salat Dzuhur dengan melakukan long march dari Masjid Agung Purworejo yang berjarak sekitar 300 meter dari gedung dewan. Sampai di depan gedung DPRD Purworejo, mereka kemudian melakukan orasi.Unjuk rasa itu digelar setelah sejumlah perwakilan warga pulang dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta. Intinya mereka menyesalkan upaya kasasi BPN untuk 176 bidang tanah terdampak Bendung Bener yang sudah diputus secara inkrah Pengadilan Negeri (PN) Purworejo dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Semarang. Langkah BPN dituding menghambat proses pembangunan Bendungan Bener.

Beberapa saat berorasi, beberapa perwakilan warga kemudian diizinkan mengikuti audiensi bersama DPRD Purworejo, BPN Purworejo, Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSSO), dan pihak terkait lainnya. Proses audiensi di Gedung B DPRD Purworejo tersimak alot dan berlangsung lumayan lama.

Masa di bawah hajaran hujan dan terhalang pagar DPRD mulai kesal, sebagian bahkan hilang kesabaran mencoba untuk masuk. Aksi saling dorong antara warga dan aparat kepolisan tak terhindarkan, masa mencoba menjebol pagar dan pagar betis aparat untuk bisa masuk. Tidak berlangsung lama, situasi terkendali mereka dikendalikan ke barisan dan melanjutkan unjuk rasa.

Masa kembali bersitegang dengan aparat setelah audiensi selesai sekitar pukul 15.00. Kali ini massa mencoba mencari pejabat dari BPN. Namun emosi warga kembali bisa diredam dengan penjelasan perwakilan warga yang mengikuti audiensi. Dalam audiensi tersebut, pihak BPN Purworejo menegaskan akan menarik kasasi jika Diskresi Menteri ATR turun, BBWSSO juga mengamini pernyataan tersebut.

Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWSO, Yosiandi Rudi Wicaksono mengatakan, pihaknya akan mencabut kasasi jika diskresi Menteri turun. Diskresi tersebut nantinya akan menjadi dasar reappraisal atau (pengukuran ulang,red). “Sebetulnya semangat kita sama, menyelesaikan masalah ini. Namun kami butuh landasan hukum yang kuat untuk penyelesaiannya, kasasi ini juga sebenarnya untuk meminta dasar hukum reappraisal bukan kasasi menolak,” ucapnya.

Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi menjelaskan, kesimpulan dari audiensi kali ini semua sepakat untuk menunggu diskresi Menteri ATR. “BPN dan BBWSSO tadi menyampaikan harapan diskresi dari Menteri ATR cepat turun sehingga reappraisal  bisa dilakukan. Kami berharap sama berharap diskresi secepatnya turun agar permasalahan ini selesai,” jelasnya.

Ditambahkan, pihaknya juga ikut mendampingi warga melakukan upaya langsung datang ke Kantor Kementerian ATR selain juga berkirim surat secara resmi. “Kami minta Kementerian ATR segera mengeluarkan diskresi, nah kapan diskresi itu turun itu kewenangan dari kementerian,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Masterbend, Eko Siswoyo menegaskan, pihaknya bersama warga terdampak lainnya juga menunggu turunnya diskresi Menteri ATR. Pihaknya juga akan terus mengawal proses diskresi tersebut. Menunggu kejelasan, warga juga akan melakukan pematokan tanah yang belum terbayarkan ganti ruginya, sebab itu masih menjadi hak warga. “Kami tidak bermaksud menghentikan pengerjaan proyek, kami hanya mematok lahan yang belum dibayar,” tegasnya. (tom/pra)

Lainnya