RADAR PURWOREJO – Mantan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Agus Budi Supriyanto terpilih sebagai ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Purworejo 2022-2027 pada Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) DPC Organda Kabupaten Purworejo, Sabtu (15/1).
Agus Budi berkomitmen kuat memajukan organisasi. Ia akan melanjutkan program-program kerja kepengurusan periode sebelumnya yang baik dan akan menambah program-program baru yang relevan sesuai dengan kebutuhan para anggota Organda dewasa ini.
Salah satu program yang akan diperjuangkan di antaranya evaluasi jalur trayek angkutan umum. Ia akan membawa aspirasi anggota dalam audiensi dengan bupati usai membentuk kepengurusan dan badan-badan. Ada banyak sekali perubahan kondisi daerah seperti adanya rumah sakit baru atau perpindahan pasar dan lain sebagainya yang butuh dilalui angkutan umum.
“Jalur angkutan umum harus menyesuaikan kondisi perkembangan dan pembangunan wilayah saat ini agar layanan transportasi untuk masyarakat maksimal. Selain itu juga masukkan anggota tentang penghapusan denda uji KIR,” ucap Agus Budi usai diambil sumpah dan janjinya oleh DPD Organda Jateng.
Sementara itu, mantan ketua DPC Organda Kabupaten Purworejo Ahmad Thoha menegaskan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purworejo agar bisa memberikan dispensasi penghapusan denda akibat keterlambatan uji KIR atau uji kelayakan kendaraan angkutan umum, karena selama pandemi Covid-19, organda sangat terdampak.
“Sekarang kami sudah mulai bergeliat kembali usai terkena hantaman pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Kebijakan penghapusan denda uji KIR angkutan umum akan sangat membantu pengusaha angkutan umum untuk bangkit beroperasi kembali memberikan layanan transportasi kepada masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah harus melihat realitas di lapangan, saat ini dari sekitar 400 angkutan umum di Purworejo dan yang beroperasi saat ini hanya sekitar 60 unit. Itupun hanya jalan pagi hari. “Siang sampai sore sudah sepi memilih balik ke kandang. Itulah situasi sulit yang kami hadapi, semoga menjadi perhatian dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Hery Raharjo menanggapi, pihaknya akan mengkaji regulasi masukan penghapusan denda KIR angkutan umum. Pihaknya menyadari kesulitan-kesulitan yang dihadapi para pengusaha angkutan terkait hal tersebut. “Ini akan kami konsultasikan dulu kepada pimpinan kami, apakah akan ada kebijakan diskresi atau seperti apa,” ucapnya.
Kendati demikian, aspek keselamatan penumpang tetap menjadi penting dan utama, sejalan dengan adanya kewajiban uji kelayakan kendaraan secara berkala agar kendaraan yang digunakan betul-betul safety. “Karena jika sampai terjadi insiden, hal pertama kali akan diperiksa adalah uji KIR kendaraan tersebut,” tegasnya.
Pada bagian lain Hery Raharjo menjelaskan, manajemen of change atau manajemen perubahan itu penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman, agar semakin kompetitif dengan pelaku usaha transportasi yang lain. “Perubahan sudah menjadi keharusan agar tidak ketinggalan. Organda harus mendorong anggotanya agar lebih kompetitif dengan memperbaiki layanan maupun penampilan armadanya,” jelasnya.
Ketua DPD Organda Provinsi Jateng Karsidi Anggoro menambahkan, Organda lahir tahun 1963. Jika di tahun 1963 dan 1975 ada keputusan organda masih mendapat support dana dari pemerintah, namun setelah tahun 1985, Pemerintah tidak men-support dana lagi. Organda harus mandiri, untuk keuangan diijinkan dengan cara iuran anggota.
“Organda boleh dibilang sebagai anak mbarep pemerintah untuk bidang transportasi dan memang harus profesional di seluruh Indonesia, maka harus bisa memberikan teladan. Kerja sama yang baik dengan pemerintah, harus bisa membuktikan kita sudah dewasa,” ucapnya. (tom/din)
