Tuntut Transparansi Dana Desa

Tuntut Transparansi Dana Desa
GERAM: Warga berunjuk rasa membakar ban di halaman Kantor Balai Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano. (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Ratusan warga Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano, Purworejo berunjuk rasa dengan diwarnai aksi bakar ban di halaman balai desa setempat, kemarin (17/1). Warga yang geram dengan ketidakjelasan pengusutan dugaan korupsi dana desa (DD) juga sempat menyegel pintu balai desa menggunakan papan kayu.

“Aksi kali ini merupakan bentuk kekecewaan kami perihal kasus dugaan korupsi alokasi dana desa. Laporan BPD jelas yakni dugaan korupsi dana desa. Dugaan itu juga dikuatkan dengan temuan inspektorat terkait aliran DD senilai Rp 490 juta yang telah ditransfer ke rekening desa,” ucap salah satu peserta aksi, Husodo, warga Kedungpoh.

Ditegaskan, adalah hal yang sangat wajar ketika warga menginginkan transparansi dan keterbukaan terkait DD. Penegak hukum harus memroses dengan tegas siapa yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. “Kami juga mempertanyakan, kenapa laporan dugaan tindak pidana korupsi ini kok seolah dibelokkan ke masalah perdata,” tegasnya

Menurutnya, angka Rp 490 juta bagi warga desa bukan angka yang kecil. Sementara bicara hukum, sekecil apapun anggaran yang dikorupsi tetap menimbulkan kerugian negara dan harus diproses. “Kami tidak peduli siapapun oknum pemerintah desa yang terlibat. Tidak ada urusan! intinya warga ingin ada keterbukaan dan transparan dalam proses hukum ini,” ujarnya.

Warga lain, Mulyanto menyatakan, alokasi dana Desa Kedungpoh benar berakhir dengan temuan dari inspektorat. Nilainya Rp 490 juta. BPD sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian menyatakan ini merupakan persoalan perdata. Hal itu menjadi sebuah kejanggalan dan laik dipertanyakan. “Warga menuntut kasus ini tetap masuk ke ranah pidana bukan perdata,” ujarnya.

Pihak inspektorat juga sudah menyatakan, bahwa temuan itu berpangkal dari rekening koran yang di print out terakhir pihak Pemdes Kedungpoh. Transfer dilakukan dua kali. Pertama senilai Rp 350 juta dan transfer kedua senilai Rp 100 juta, langsung ke rekening desa. Musyawarah Desa (Musdes) terkait persoalan ini juga sudah dilakukan, namun sekali lagi Pemdes tidak bisa menyampaikan laporan anggaran secara jelas kepada warga. “Warga merasa dikelabui,” ucapnya.

Warga berharap, hukum di Kabupaten Purworejo benar-benar ditegakkan. Transparansi juga harus dijamin untuk kepentingan masyarakat secara luas. Meskipun secara hukum, semua tetap harus dibuktikan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Kami tidak ada maksud menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa, kami justru ingin memperjuangkan hak masyarakat, pengalokasian DD harus jelas, nilai transfer berapa yang menerima siapa, pengelolaannya bagaimana, harus jelas,” harapnya.

Warga lain, Mulyadi mengungkapkan, Desa Kedungpoh terdiri dari empat dusun, yakni Dusun Kedungrejo, Dusun Wonolalis, Dusun Kedungpoh Wetan dan Dusun Bandingan. Pada prinsipnya warga menghendaki transparansi penggunaan Dana Desa tersebut yang bisa dituangkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pemdes Kedungpoh. “Khususnya alokasi Dana Desa mulai Tahun 2017 hingga 2019,” ungkapnya. (tom/din)

Lainnya