Kasus Penyegelan Kantor Desa Kedungpoh Selesai

Kasus Penyegelan Kantor Desa Kedungpoh Selesai
PENJELASAN: Sebagian warga Desa Kedungpoh menunggu di Masjid Polres Purworejo sementara 20 orang perwakilan mengikuti mediasi bersama Kapolres Purworejo AKBP Fahrurozi, Inspektorat dan pakar pidana UGM di ruang Auditorium Mapolres setempat, kemarin. (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Polres Purworejo mengambil langkah mediasi terkait kasus penyegelan Kantor Balai Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano. Mediasi diikuti 20 perwakilan warga Kedungpoh yang datang ke Mapolres Purworejo , kemarin (24/1).

Mediasi yang dipimpin langsung Kapolres Purworejo AKBP Fahrurozi setelah terjadi aksi bakar ban dan penyegelan Balai Desa Kedungpoh pada Senin (17/1) lalu. Aksi tersebut dilakukan ratusan warga Desa Kedungpoh yang kekecewaan terhadap penanganan kasus dugaan korupsi dana desa (DD) tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan nilai sekitar Rp 490 juta.

Ikut hadir dalam mediasi, Inspektorat Kabupaten Purworejo, Pemerintah Desa Kedungpoh, Polosoro dan pihak terkait lainnya. Mediasi juga diikuti pakar pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta secara virtual yang kemudian mengungkap bahwa kasus DD di Desa Kedungpoh, Kecamatan Loano tidak ada unsur pidana. Sebab uang yang dimaksud (Rp 940 juta) merupakan kelebihan bayar dalam beberapa proyek di desa Kedungpoh dan pihak pemerintah desa telah melakukan pengembalian. “Kegiatan hari ini adalah tindak lanjut penutupan balai desa Kedungpoh, kami hadirkan semua pihak terkait termasuk ahli pidana UGM berkaitan dengan pelaporan kasus dugaan korupsi Dana Desa Kedungpoh, pakar atau ahli dihadirkan untuk menjelaskan penanganan perkara tersebut dengan sudut pandang ilmu pidana,” ucap AKBP Fahrurozi.

Dijelaskan, terungkap dalam mediasi, temuan Inspektorat itu merupakan kelebihan bayar terkait beberapa proyek pembangunan di desa Kedungpoh sejak 2017-2020. Kelebihan bayar tersebut juga sudah dikembalikan pihak Pemdes Kedungpoh atas dasar audit Inspektorat. Rekomendasi Inspektorat, berdasarkan aturan PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Desa, maka diberikan rekomendasi untuk (pengembalian) dengan tenggat waktu 60 hari. “Pemdes telah mengembalikannya. Berdasarkan pakar atau ahli, kasus tersebut tidak ada unsur pidana karena tidak ada kerugian negara. Unsur kerugian negaranya tidak ada, ya otomatis pidananya juga tidak ada,” jelasnya.

Terkait penyegelan kantor balai desa, AKBP Fahrurozi meminta pemdes khususnya kepala Desa Kedungpoh untuk lebih bijak menyikapi hal tersebut. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak mudah terprovokasi pihak yang ingin memanfaatkan situasi, yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Antisipasi dilakukan agar jangan sampai ada pihak-pihak luar yang memanfaatkan momen-momen untuk mengadu domba masyarakat. “Saya tidak mau itu, kami (kepolisian) tidak pandang bulu jika ada yang memprovokatori, ada yang sengaja memanas-manasi maka akan kami tindak tegas,” ucapnya.

Koordinator Warga Kedungpoh Husodo mengungkapkan, pihaknya berterimakasih kepada Polres Purworejo yang telah memfasilitasi dan memediasi kasus dugaan korupsi DD di desanya. Pihaknya menerima penjelasan ahli pidana mengenai kasus tersebut. Pihaknya akan mengikuti proses hukum secara prosedural sesuai undang-undang yang berlaku. “Harapan kami nanti hukum bisa ditegakkan secara transparan dan seadil-adilnya,” ungkapnya.

Ditegaskan, apapun nanti hasil proses hukum dari kasus tersebut, warga desa Kedungpoh akan tetap mengikuti undang-undang dan regulasi yang berlaku. Pihaknya juga tidak akan memaksakan kehendak tanpa mengindahkan alur hukum yang berlaku. Warga juga sepakat untuk tidak melakukan aksi yang akan mengganggu kondusifitas di desanya. “Demi situasi yang aman dan terkendali kami warga masyarakat akan bersama-sama menciptakan kondusifitas di desa, nanti juga akan ada audiensi bersama pihak pemdes dan polosoro untuk mencari kesepakatan,” tegasnya. (tom/din)

Lainnya