Komisi IV Sebut Salah Komunikasi

Komisi IV Sebut Salah Komunikasi
KROSCEK: Komisi IV DPRD Purworejo saat audiensi dengan direksi RSUD Tjitrowardojo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo di di ruang rapat Komisi IV, DPRD Purworejo, kemarin. (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Komisi IV DPRD Purworejo telah memanggil direksi RSUD Tjitrowardojo Purworejo untuk dimintai keterangan terkait kronologis penanganan ibu hamil (bumil), Sri Wasiati, 39, warga Desa Mlaran, Kecamatan Gebang yang telah kehilangan janin 8 bulan di kandungannya, kemarin (27/1).

Audiensi dipimpin M Abdullah dari Komisi IV DPRD Purworejo. Sementara datang memenuhi panggilan Direktur RSUD Tjitrowardojo Purworejo Kuswantoro berikut jajaran direksi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dr Sudarmi. “Pertemuan hari ini intinya kami ingin tahu seperti apa kronologis penanganan pasien dari pihak RSUD Tjitrowardojo bagaimana,” ucap M Abdullah.

Dikatakan, berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit, pihaknya  menyimpulkan ada indikasi kesalahan komunikasi   antara pihak rumah sakit dan pasien berikut keluarganya. Hal itu yang menyebabkan terjadi kesalahpahaman. “Penempatan pasien di ruang isolasi itu secara awan diartikan pasien di-covid-kan. Dan informasi itu yang menyebar luas ke masyarakat Mlaran. Mereka kemudian datang ke rumah sakit melakukan aksi protes,” katanya.

Berdasarkan pengakuan direktur RSUD Tjitrowardojo, sambung M Abdullah, saat ini justru pasien (Sri Wasiati) mengaku menyesal atas peristiwa yang terjadi. Bahkan meminta maaf secara lisan atas sikapnya dan sebagian warga yang sempat datang ke RSUD Tjitrowardojo beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, Komisi IV akan tetap melakukan kroscek, meminta keterangan pasien dan keluarga serta Pemdes Mlaran. “Pak Direktur kan sudah bilang, katanya pasien justru meminta maaf, kami akan tanyakan ke pasien dan keluarga. Kalau itu benar berlari, Alhamdulilah masalah selesai. Namun kalau keterangan itu berbeda maka harus segera diurai,” ucapnya.

Dijelaskan, berdasarkan keterangan rumah sakit, standar pelayanan rumah sakit selama selama pandemi tidak mengharuskan semua pasien masuk ruang isolasi. Melainkan pasien dengan suspect tetap harus melalui proses screening terlebih dahulu. Dalam kasus ini, berdasarkan rekomendasi dari bidan desa, pasien atas nama Sri Wasiati yang tengah mengandung 8 bulan belum dinyatakan positif Covid-19. Namun terindikasi memiliki gejala klinis yang kemudian pihak RSUD Tjitrowardojo memutuskan yang bersangkutan masuk ke ruang isolasi dan melalui screening. “Memang belum positif hanya terindikasi, hasil PCR juga belum keluar, tetapi gejala klinis memenuhi syarat bagi pasien untuk ditempatkan di ruang isolasi. Nah itu yang titik miskomunikasi-nya, masyarakat awam tahunya ketika masuk isolasi maka positif Covid-19,” jelasnya.

M Abdullah berharap, sebagai masukan untuk RSUD Tjitrowardojo harus menyampaikan informasi seluas-luasnya tentang standar penanganan di rumah sakit. Sehingga masyarakat tidak bingung dan paham, dengan begitu potensi kesalahpahaman tidak terulang kembali di kemudian hari. “Mungkin sosialisasi ini yang belum maksimal, sehingga masyarakat belum paham, harus lebih jelas dalam memberikan informasi,” harapnya.

Ditambahkan, terkait arogansi, pihak rumah sakit tidak membahas soal itu. Nmun dari keterangan sebelumnya terkait kode etik pelayanan, pihak rumah sakit siap untuk menjadi lebih baik. “Ini baru keterangan dari rumah sakit, kami tetap butuh keterangan langsung dari pasien dan keluarga, hari ini khusus kami minta keterangan dari rumah sakit. Kroscek kepada pasien dan keluarga kami agendakan secepatnya,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Tjitrowardojo Kuswantoro memilih irit untuk berkomentar. “Gak ada keterangan lain. Masih sama seperti kemarin, ya sama seperti kemarin. Kami hanya memenuhi undangan dari Komisi IV,” ucapnya. (tom/din)

Lainnya