Perpres 104 Kebiri Kewenangan Desa

Perpres 104 Kebiri Kewenangan Desa
PERTANYAKAN: Ketua Papdesi Walet Mas Kebumen Sri Budi Murnianto (kiri) bersama perwakilan kades di Kebumen.

KEBUMEN, Radar Kebumen – Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) 104 Tahun 2021 dinilai akan mengebiri jalannya roda pemerintahan desa. Perpres yang mengatur tentang rincian APBN 2022 itu telah menjabarkan secara detail peruntukan Dana Desa (DD).

Hal ini diungkapkan Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Walet Mas Kebumen Sri Budi Murnianto, kemariin (31/1). Menurutnya, fakta dilapangan tidak semua desa memungkinkan aturan tersebut untuk diterapkan. “Kewenangan desa seolah-olah dikebiri seperti itu karena semua diatur dari pusat,” ucapnya.

Ia menjelaskan, dalam perpres itu diatur penggunaan DD mewajibkan 40 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT), 20 persen untuk ketahanan pangan dan delapan persen untuk penanganan Covid-19. Padahal dari 449 desa yang ada di Kebumen masing-masing kondisinya berbeda. “Pada prinsipnya kami keberatan karena desa punya kedaulatan dan kearifan lokal,” tuturnya.

Budi memberi contoh, ada sebagian desa sudah jarang menemukan keluarga yang layak diberi bantuan sesuai kriteria. Artinya, anggaran BLT yang telah ditentukan tidak bisa terserap optimal. Sementara, di lain sisi anggaran DD juga sangat dibutuhkan pada sektor penting lain. “Ada penduduknya sedikit, ketika ada alokasi 40 persen uangnya malah lebih. Desa malah bingung mau kasihkan ke siapa,” jelasnya.

Selain itu, hadirnya Perpres 104 ini dianggap datang disaat yang tidak tepat. Regulasi yang diundangkan pada 29 November 2021 itu telah mengingkari sistem perencanaan desa. Belum lagi sangsi yang menanti jika desa tidak sepenuhnya menjalani aturan yang telah ditetapkan. “Sudah ada musrenbang mulai dusun dan penetapan RPJM. Ini otomatis dirubah. Tanggung jawabnya kan juga ke warga,” lanjutnya.

Sementara, Kades Logede Imdad Durokhman mengaku keberatan dengan diundangkan Perpres 104. Tidak sedikit program-program seperti infrastruktur yang harus terpangkas dengan adanya regulasi tersebut. “Rerata untuk infrastruktur satu kegiatan padahal sebelumnya bisa tiga titik. Tempat kami saja hanya satu kegiatan,” bebernya.

Bagi Imdad, keberpihakan memenuhi kebutuhan dasar termasuk sektor infrastruktur merupakan salah satu cermin indikator keberhasilan pemdes dalam mengelola DD. Meski begitu, pihaknya akan tetap mematuhi aturan yang ada mengingat pemerintahan desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah diatasnya. “Itu kan berbicara kemandirian desa. Kalau misal PADes dari BumDes misal belum jalan ini bingung,” ungkapnya.

Terpisah, Kabid Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kebumen Heru Siswanto menyampaikan, alokasi serta aturan penggunaan DD merupakan hak mutlak pemerintah pusat. Selain Perpres 104, pemdes juga dituntut memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 190/PMK.07/2021 mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa. “Pagu itu yang menetapkan pusat, kemudian pengaturan DD juga. Perencanaan desa yang ditetapkan selama ini harus mengikuti aturan baru,” ucapnya.

Dalam mekanisme, tahap pencairan BLT pertama akan berlangsung antara Januari sampai Maret. Dana khusus untuk BLT ini nantinya akan cair secara periodik setiap triwulan. “Tinggal dihitung setiap tiga bulan. Jadi awal, pertengahan dan akhir paling lambat Desember atau tunggu kebijakan,” katanya. (fid/pra/er)

Lainnya