Divonis 1,5 Tahun, Terdakwa Banding

Divonis 1,5 Tahun, Terdakwa Banding
BANDING: Dokumentasi terdakwa Dwi Mulat Marhaeningrum yang terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi Propendakin 2018 usai menjalani pemeriksaan awal di Kejaksaan Negeri Purworejo.

PURWOREJO, Radar Purworejo – Kasus Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin (Propendakin) Tahun 2018 memasuki babak baru. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Dwi Mulat Marhaeningrum (DMM), 54, dengan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 Juta.

Penasihat Hukum DMM, Agus Triatmoko  SH MH mengatakan, vonis yang dijatuhkan hakim Tipikor lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sempat menuntut dengan hukuman 2 tahun penjara. Klien yang juga mantan staf Bappeda Purworejo itu telah menjalani sidang kurang lebih 7 bulan.

Ada beberapa saksi instansi pemerintah daerah (Pemda) termasuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) dihadirkan. Sejumlah saksi ahli juga dimintai penjelasan, di antaranya ahli ekonomi dan ahli pidana. Dalam proses persidangan juga sempat terjadi difference of opinion (beda pendapat) majelis hakim (dua banding satu,Red).

Satu hakim menganggap tidak ada bukti kuat yang mengarah kepada tersangka dalam kasus itu, khususnya terkait pemalsuan Perbup seolah-olah itu adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait dengan pidana umum. Sementara hakim ketua dan satu hakim anggota bulat berpendapat munculnya kerugian negara menjadi indikator telah terjadi praktik korupsi pada pelaksanaan Propendakin 2018. Meskipun terdakwa tidak memperkaya diri atau tidak menerima keuntungan dari perubahan aturan pelaksanaan anggaran. “Pertimbangan terakhir (tidak memperkaya diri atau tidak menerima keuntungan) itulah yang meringankan vonis klien kami, hakim akhirnya menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan JPU,” katanya, kemarin (2/2).
Dijelaskan, dalam kasus Propendakin 2018 pelaku yang melakukan perubahan Perbup sebetulnya adalah almarhum berinisial S yang sempat menjabat sebagai staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Kabupaten Purworejo. Hanya saja, secara kebetulan PPTK Penanganan Kemiskinan dijabat terdakwa DMM.  “Jadi saat persiapan acara sosialisasi semua sudah menjadi tanggung jawab klien kami. Tanpa memeriksa fotokopi pada waktu itu untuk dibagikan kepada perwakilan di 16 kecamatan se-Kabupaten Purworejo, dan itu kesalahan klien kami,” jelasnya.

Ditambahkan, kasus Propendakin 2018  telah menyebabkan kerugian negara Rp 716.499.584. Terkait kerugian  negara tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa DMM tidak memenuhi unsur melakukan upaya memperkaya diri. Terdakwa juga tidak mendapatkan manfaat atas adanya perubahan peraturan bupati (Perbup) tersebut. “Kerugian negara secara ekonomi terpenuhi, namun tidak ada unsur klien kami memperkaya sendiri,” ucapnya.

Menurutnya, keputusan hakim tetap dihormati. Kendati kliennya tidak ada unsur memperkaya diri dan kasus tetap ditindaklanjuti itu menjadi sebuah pertanyaan. Sebab masih banyak korupsi yang bermaksud memperkaya diri sendiri. Namun kenapa tidak ada usutan perkara itu. “Kami tidak puasa dengan keputusan majelis hakim, dan kami memutuskan untuk banding,” ujarnya.

Runtutan kasus Propendakin 2018 ini bertolak di tahun 2021. Tepatnya pada Kamis ( 10/6/ 2021), Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo menetapkan dua orang tersangka terkait tindak pidana korupsi pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah desa untuk program peningkatan pendapatan rumah tangga miskin (Propendakin) APBD 2018 Kabupaten Purworejo.

Kedua tersangka itu S dan DMM yang diduga telah memalsukan dasar aturan pelaksanaan Propendakin, yakni Perbup Nomor 37 tahun 2018 sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian perekonomian daerah (Negara) karena tidak tercapainya tujuan Propendakin. Pada kasus tersebut, terdakwa DMM merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). (tom/din/er)

Lainnya