Hanya ASN dan PPPK, Honorer Terancam

Hanya ASN dan PPPK, Honorer Terancam
Moh Amirudin

KEBUMEN, Radar Kebumen – Para tenaga kerja honorer di Kebumen terancam keberadaanya. Hal ini seiring bergulirnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam kebijakan tersebut akan diberlakukan pada tahun depan, nantinya pegawai di lingkungan pemerintah hanya berstatus ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dengan begitu para tenaga honorer terancam bakal diberhentikan. “Sudah dengar bahwa mulai 2023 tidak boleh ada pegawai honorer di instansi pemerintah. Jadi hanya dua ASN dan PPPK,” jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKSDM) Kebumen Moh Amirudin, kemarin (3/2).

Dia menjelaskan, larangan bagi instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer telah diatur dalam Pasal 96 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Disebutkan bahwa pegawai non ASN di lingkungan pemerintah masih bisa melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat kebijakan ditetapkan. “Bicara siap tidak siap kami tentu siap karena regulasi bunyi seperti itu. Tidak ada pilihan,” ujarnya.

Amir menyebutkan, adanya kebijakan untuk menerapkan PPPK berdampak terhadap ribuan orang di lingkungan pemkab Kebumen yang berstatus honorer. Dari jumlah itu terdiri dari berbagai jenis pekerjaan antara lain pramusaji, sopir, keamanan, cleaning service serta pengadministrasi umum. “Datanya saya tidak hafal detail, tapi kalau tidak salah ada sekitar 5.000 honorer,” ucapnya.

Menyikapi itu, lanjut Amir, Pemkab Kebumen tengah membuat suatu regulasi agar tidak terjadi kekosongan pasca tidak diberlakukannya pekerja honorer. Gambaran awal, untuk mengisi kekosongan tersebut nantinya tidak dialihkan melalui pihak ketiga. Melainkan melalui metode pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan. “Sedang dipersiapkan Perbup tentang Penyedia Jasa Pribadi. Bukan outsourcing tapi sistemnya seperti ULP,” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Paguyuban GTT-PTT Kebumen Musbikhin menyambut baik langkah Pemkab Kebumen menanggapi kebijakan yang digulirkan pemerintah pusat. Hadirnya kebijakan tersebut para pegawai dinilai akan diakui keberadaannya. Meski begitu, ia masih menunggu upaya keseriusan pemkab dalam menyikapi aturan tersebut. “Bagus lah, nanti penyelesaian tinggal seperti apa caranya. Katakanlah ada ASN yang pensiun bisa diakomodir dengan PPPK,” ucapnya. (fid/pra/er)

Lainnya