Komisi IV Panggil Kedua Pihak

Komisi IV Panggil Kedua Pihak
KROSCEK: Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo saat mendatangi keluarga Sri Wasiati di Desa Mlaran, Kecamatan Gebang, kemarin. (ISTIMEWA)

RADAR PURWOREJO – Polemik RSUD Tjitrowardojo dengan pasien ibu hamil kehilangan janin 8 bulan kandungan bernama Sri Wasiati, 39, warga Mlaran, Kecamatan Gebang belum berakhir. Keluarga pasien membantah meminta maaf kepada pihak rumah sakit. Mereka bahkan menyebut pernyataan Direktur RSUD Tjitrowardojo Kuswantoro dalam audiensi dengan Komisi VI DPRD Purworejo dinilai mengada-ada.

Bantahan itu didengar langsung Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo saat mendatangi kediaman Keluarga Sri Wasiati di Desa Mlaran untuk kepentingan kroscek keterangan. Rombongan Komisi IV DPRD Purworejo dipimpin langsung M Abdullah, bersama anggota lainnya (Reko Budiono, Nur Hidayat dan Berliando dan Luhur Pambudi) kemarin (3/2). “Kami tidak pernah mendengar ada kalimat meminta maaf kepada pihak RSUD. Yang ada hanya pihak Puskesmas (bdan desa) ditemani lurah datang ke rumah dan meminta maaf kepada kami keluarga,” ucap Sri Susiyanto, 42, yang juga kakak kandung dari Sri Wasiati.

M Abdullah mengungkapkan, kedatangannya ke rumah pasien dalam rangka menindaklanjuti hasil audiensi dengan direksi RSUD Tjitrowardojo dan Dinas Kesehatan di Gedung DPRD sepekan lalu. Kami (Komisi IV) butuh mencocokan keterangan dari pihak keluarga, perangkat desa terkait permasalahan ini. Sebelumnya Komisi IV juga sudah memanggil dan meminta keterangan RSUD Tjitrowardojo. “Salah satu pernyataan direktur RSUD Tjitrowardojo yang cukup membuat lega dan dinilai akan mengakhiri polemik yang terjadi yakni sudah ada permintaan maaf dari pihak keluarga pasien (saling memaafkan,red). Sebelumnya sudah saya sampaikan, jika permintaan maaf itu benar adanya maka selesai, kalau tidak tentu ada sesuatu,” ungkapnya.

Ditegaskan, kasus ini harus diselesaikan dan jangan sampai menjadi preseden buruk untuk dunia kesehatan di Kabupaten Purworejo. Komisi IV memiliki tanggungjawab untuk mengawal kasus yang berkaitan dengan kesehatan. Terlebih pelayanan rumah sakit pemerintahan. Kasus yang muncul pada23 Januari 2022 ramai menjadi perbincangan setelah ada aksi demo warga Mlaran di ke RSUD. Komisi IV juga sudah memanggil direksi RSUD Tjitrowardojo pada 27 Januari 2022 untuk meminta keterangan yang sebenar-benarnya dalam kasus ini. “Hari ini sudah didengar bersama, setelah ini kami akan panggil kedua belah pihak, kami akan pertemukan keduanya dalam audiensi untuk memastikan cerita atau kejadian yang sebenarnya,” tegasnya. (tom/din)

Lainnya