67 Warga Akhirnya Dipulangkan

67 Warga Akhirnya Dipulangkan
DIPULANGKAN: Warga dipulangkan dengan bus (kanan), suasana terkini masjid Nurul Huda Wadas, kemarin.

PURWOREJO, Radar Purworejo – Puluhan warga yang sempat diamankan petugas kepolisian di Mapolres Purworejo akhirnya dibebaskan, kemarin (9/2). Tiga orang masih dalam proses penyidikan karena dianggap sebagai provokator. Rombongan 67 warga Desa Wadas, Kecamatan Bener Rombongan diantar menggunakan dua unit bus ke kompleks Masjid Nurul Huda.

Anggota tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta Julian mengatakan, pihaknya sempat kewalahan mencari informasi terkait berapa jumlah warga yang diamankan petugas kepolisian. Hingga Rabu (9/2) siang, pihaknya baru bisa mendapatkan konfirmasi total sebanyak 67 warga yang diamankan. “Ada tiga masih dilakukan penyidikan, dengan dugaan memprovokasi warga lainnya. Namun sampai saat ini masih dalam tahap saksi,” ucapnya.

Dijelaskan, pihaknya juga sudah berhasil masuk ke Mapolres Purworejo untuk memastikan ke-64 warga yang diamankan, pihaknya juga sudah mendapat kuasa 55 orang dan diantaranya ada anak-anak. “Ada 10 orang anak bahkan masih di bawah umur,” jelasnya.

Menurutnya, untuk standar pengamanan, ada beberapa nama yang sudah dimakan melewati tenggat waktu 1×24 jam. “Seharusnya kepolisian sudah melepas, kalau belum ini bisa diartikan sebagai penahanan paksa, itu juga ada prosedurnya. Itu prosedur kepolisian,” ujarnya.

Ditegaskan, sejauh ini pihaknya juga belum menerima informasi surat penangkapan, untuk warga yang sudah melewati tenggat waktu pengamanan seharusnya pukul 07.00 sudah dibebaskan, diantaranya atas inisial S sudah bisa keluar. “Jika sampai batas waktu pengamanan belum dilepas, maka harusnya ada surat penangkapan, prosedur pidana harus berjalan sesuai hukum,” tegasnya.

Saat mengunjungi Wadas, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, komunikasi intens juga terus dilakukan dengan Komisi Nasional (Komnas) Hak Azazi Manusia ( HAM) yang sepakat dengan pemulangan itu. Selama berkomunikasi intens terus dilakukan terkait persoalan Wadas dengan Komnas HAM sebagai institusi yang netral dan diharapkan bisa menjembatani. Mungkin ketika gubernur yang berbicara atau mengundang, benar ada di sisi pemerintah yang bisa saja dinilai abai. Maka Komnas HAM membantu dan terakhir Komnas HAM sudah mencoba menghadirkan warga yang setuju dan tidak setuju.

Namun saat dilakukan dialog yang kontra belum bisa hadir. Komnas HAM kemudian berinisiatif turun ke Wadas untuk menjelaskan kepada warga yang sebenarnya ditunggu pendapatnya, semua diberi ruang dan akan didengarkan sehingga apa yang perlu disampaikan dan jawab. “Ini cara kami mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, agar kemudian pekerjaan bisa berjalan,” jelasnya.

Hasil dialog, Komnas HAM menyatakan, warga yang sepakat meminta untuk segera diukur. Saat itulah kemudian komunikasi diintensifkan dengan Pemkab Purworejo, masyarakat dan tokoh agama untuk tim bisa masuk melaksanakan pengukuran lahan. Siapa yang diukur, yakni lahan warga yang sudah sepakat. “Kami tidak masuk mereka yang belum sepakat. Kami tetap menghormati sikap mereka. Maka dari itu kami selalu hati-hati hingga di situlah kemudian proses pengukuran kemarin dilaksanakan. Ketika kemudian terjadi sesuatu di sana, maka saya ingin ini dikelola dengan baik, maka poin-poin penting kami sampaikan agar tidak ada cerita yang berbeda,” ucapnya.

Menurutnya, proses ini memang sudah berjalan lama. Bahkan sejak 2013. Khusus di Purworejo, manfaat yang ingin didapat yakni jaringan irigasi seluas 15.519 hektar dan itu dikawal terus. Namun saat proses berlangsung, kemungkinan informasi tidak tersampaikan dengan baik. Maka kemudian konsolidasikan semua kekuatan di Pemprov Jateng untuk melakukan sosialisasi. “Kami buka ruang komunikasi dan diskusi, ada yang pro dan kontra, proses cukup panjang, gugatan cukup banyak dan sampai detik terakhir kemarin yang sudah inkrah harus dilaksanakan. Itulah kenapa kemudian kami membuat tim dengan kapolda, BPN, BBWSO, dan bupati untuk menjalankan tugas sesuai rencana, itu ceritanya,” ujarnya.

Dari proses pengadaan lahan dan pembangunan bendungan. Ada beberapa catatan, pertama status per November 2021 progres pembayaran sudah mencapai 57,17 persen atau Rp 689 miliar, ada 167 bidang dalam proses pengajuan pembayaran, jika itu terbanyak semua, maka sudah mencapai 72,3 persen. Sisanya 27,7 persen yang belum mendapat pembayaran atau penggantian disebabkan ada perbaikan dokumen administrasi 3,8 persen, proses gugatan perdata status banding ke pengadilan tinggi 2,9 persen ada kendala pengukuran di desa Wadas 21 persen

Terkait gugatan warga Wadas 31 Agustus 2021 ke PTUN namun gugatan ditolak. Tanggal 29 November 2021 ada putusan kasasi dari gugatan dengan objek sengketa Keputusan Gubernur Jateng Nomor 590/20 tahun 2021 perkara atas nama tiga orang warga di antaranya Rohana dan Ngatinah dengan keputusan juga ditolak. Komnas HAM kembali dilibatkan untuk menyelesaikan masalah ini, November 2021 rapat bersama, kades Wadas, camat Bener, Polda Jateng, dan para pakar lingkungan hidup dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Semua diminta masukannya, dan 6 Desember 2021 Komnas HAM mengeluarkan surat berisi beberapa rekomendasi untuk Gubernur, Bupati, Kapolres, BBWSO untuk membangun ruang dialog dengan warga dalam menyelesaikan konflik di Wadas. Tanggal 20 Januari 2022 Komnas HAM membuka dialog, semua diundang, warga pro dan kontra, BBWSO, BPN, Polda dan beberapa yang lain. Namun yang datang sekali lagi hanya warga pro, sendangkan warga yang kontra tidak hadir.  “Warga yang pro minta dilakukan segera pengukuran lahan dan kemarin dilakukan. Sementara warga yang kontra didatangi Komnas HAM. Komnas HAM punya effort yang bagus dan kami intens mendengarkan apa yang menjadi masukannya,” ucapnya.

Terkait kejadian pengukuran lahan pelaksana sesuai rencana mulai tanggal 8-10 Februari, ada 10 tim yang didampingi pengamanan di antaranya BPN 2 orang, Dinas Pertanian 4 orang tim appraisal 2-3 orang dan pemilik tanah dan 3 saksi masing-masing. Berdasarkan data sebelum dilakukan pengukuran.  Total lahan di wadas yang akan dibebaskan ada 617 bidang. Rinciannya 346 bidang setuju, 133 menolak dan sisanya belum memutuskan. “Dan sekali lagi, pengukuran dilakukan yang di bidang lahan warga yang sudah setuju,” katanya.

Salah seorang warga yang ditemui Ganjar, Khorimah, 55, Dusun Wadas Beran mengatakan, tanah yang akan dibebaskan nantinya akan dibagi kepada tiga anaknya. Ketiga anaknya satu masih sekolah, dua sudah bekerja satu buruh di Jakarta dan satu bertani. “Saya tadi tidak ketemu pak Gubernur, telat. Tapi tadi ada pesan, kalau sudah dibeli uangnya digunakan sebaik-baiknya, saya punya dua bidang tanah, sudah diukur semua. Kalau harga belum tahu, lahan itu saya tanami banyak pohon, ada pohon kelapa, kemukus, jati, durian, dan empon-empon,” katanya.

Kolifah, 45, warga Dusun Winongsari, RT 01 RW 03, Desa Wadas mengungkapkan  belum ada rencana, tetapi merasa senang dan berterima kasih dengan kedatangan Gubernur Ganjar Pranowo ke Desa Wadas, dan semua sudah bisa berjalan lancar.Tanahnya seluas  1.100 meter persegi sudah diukur,  lahan itu berupa hutan yang ditanami pohon durian, jati, nangka ada juga empon-empon. “Selama konflik 8 bulan tidak ke ladang. Kalau ke lahan boleh tetapi kalau jauh males liat, kalau kondisinya sebetulnya aman-aman, tapi kalau sudah tidak ada polisi tidak tahu,” ungkapnya.
(tom/din/er)

Lainnya