Bawa Sajam Ya karena Baru Pulang dari Ladang

Bawa Sajam Ya karena Baru Pulang dari Ladang
DITANGKAP: Aparat Kepolisian menangkap beberapa warga Desa Wadas saat pengukuran tanah, Selasa (8/2). Sebanyak 67 warga yang ditangkap sudah dibebaskan. (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Alasan polisi menangkap 67 warga Desa Wadas, Bener Purworejo karena membawa senjata tajam (sajam) dinilai berlebihan. Warga membawa sajam karena baru pulang dari ladang. Beberapa juga mengaku mengalami pemukulan. Bagaimana kondisi mereka sekarang?

Salah satu warga yang diamankan adalah Amat Ardiyanto. Pria 19 tahun warga Desa Wadas yang sempat diamankan polisi pada Selasa (8/2) mengatakan, tindakan polisi saat itu dinilai berlebihan. Selain menangkap 67 orang termasuk dirinya, ia mengaku melihat polisi masuk ke rumah-rumah warga di sekitar masjid.

Ia juga menyangkal keterangan polisi yang sebelumnya menyebutkan bahwa alasan penangkapan adalah karena warga membawa senjata tajam adalah keterangan yang tidak benar.

Sebagian warga yang ditangkap membawa celurit karena baru saja pulang dari bertani, dan memangkas rumput di lahan. Senjata tajam lainnya yang diamankan polisi adalah palu dan linggis, yang diambil dari rumah salah satu warga. Dia menyebut, palu dan linggis tersebut sebenarnya merupakan alat yang dipakai warga untuk pembangunan rumah. “Di sini juga biasa membuat besek dari anyaman bambu yang membutuhkan pisau,” katanya.

Menurutnya, saat diamankan ia mengaku merasa beberapa kali pukulan dari belakang kepala, dan tendangan di wajah. Begitu juga saat menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resor (Polres) Purworejo, kedua tangannya dalam posisi terborgol yang membuat dirinya susah untuk izin salat dan makan. “Saya sama sekali tidak pernah terlibat dalam aksi demo warga kontra penambangan. Meskipun saya juga tidak setuju terhadap rencana tersebut, sebab tanah milik warga harus tetap dijaga sebagai aset keluarga,” ujarnya.

Warga lain, Hamidah menambahkan, bukan masalah berapa besar ganti rugi tanah yang akan diterima, namun ia mengaku tidak rela jika tanahnya diambil dan kehilangan lahan petani yang selama ini menghidupi keluarganya. “Bagaimana nanti anak cucu kami kalau lahan itu dilepas. Dalam proses pengamanan warga Selasa (8/2) kemarin, suami, adik, dan anak saya juga ikut diamankan, sekarang sudah dilepas,” ucapnya.

Pendamping warga Wadas dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogjakarta menyebut ada tiga orang warga Desa Wadas yang statusnya di naikkan ke penyidikan meski mereka bisa dibebaskan. Direktur LBH Jogjakarta Yogi Zul Fadhli menyebut, mereka, tak seharusnya dinaikkan statusnya karena tidak ada unsur tindak pidana apapun yang dilakukan. “Kami lihat sejak awal tidak jelas peristiwa apa yang disasar, sehingga polisi menaikkan peristiwa ke tahapan penyidikan,” katanya dalam konferensi pers secara daring kemarin (10/2).

Yogi menjelaskan jika memang warga wadas melanggar Pasal Pasal 28 UU ITE terkait ujaran kebencian dan Pasal 14 UU 1/1946 tentang menyiarkan berita atau pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran (hoaks), perlu dijabarkan beserta buktinya. “Hal ini yang harus dijelaskan di mana warga ini melakukan pelanggaran karena selama di lapangan memang ada faktanya,” ujarnya.

Pihak kepolisian diminta dapat mempertimbangkan proses hukum yang mengancam tiga warga tersebut. Hingga kemarin pun LBH belum mendapatkan panggilan dari polisi paska ada kenaikan status dari penyelidikan ke penyidikan terkait peristiwa UU ITE yang dituduhkan kepada warga tersbut. “Untuk pendampingan, sampai hari ini kami belum dapat panggilan dari polisi terkait pelanggaran UU ITE itu. Tentu kami juga tidak berharap polisi melanjutkan proses penyidikannya” jelasnya.

Yogi menyebut sebanyak 67 orang yang ditangkap dan diamankan di Polres Purworejo sudah dibebaskan dan kembali ke rumahnya masing-masing. Jumlah itu terdiri dari mayoritas warga dan beberapa jaringan termasuk satu orang pendamping dari LBH Jogjakarta. Terlebih, sebagian 67 orang tersebut juga anak-anak di bawah umur. Ia menampik, jika tidak adanya kekerasan yang dialami para warga saat penangkapan terjadi.

Dia juga merespon Menkopolhukam dan Gubernur Jateng yang” mengatakan tidak ada kekerasan itu salah besar. Faktanya, teman-teman yang ditangkap mengalami kekerasan, ada paksaan ditendang dan dipukul. Bahkan satu anggota LBH yang akan ke Wadas dihajar sekelompok orang yang tidak tahu dari mana,” terangnya.

Selain itu, munculnya tuduhan warga membawa sajam juga diklaim tidak benar. Hanya, konteks ini perlu konfirmasi lebih detail. Sebab, warga membawa sajam adalah dalam konteks sebagai peralatan sehari-hari yang memang dipakai untuk ke ladangnya masing-masing. “Petani kan banyak yang bawa sajam, karena tidak ada informasi yang detail terkait penerjunan aparat, ya aktivitas petani seperti biasa menyiangi lahan ya bawa cangkul dan lain-lain,” tambahnya.

Dengan kasus ini, LBH akan terus melakukan pendampingan hukum terkait konflik yang terjadi di Desa Wadas. Dari 200 warga yang memberikan kuasa ke LBH menolak dengan rencana penambangan batu andesit di desa tersebut.

Sebelumnya, pengukuran tanah untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas dihiasi dengan penangkapan sejumlah warga oleh aparat polisi, Selasa (8/2). Sejak pagi ratusan polisi diketahui sudah bersiap dan mulai datang ke desa setempat. Sebanyak 67 warga diamankan oleh aparat polisi. Selain itu selama pengukuran berlangsung, petugas berkeliling desa lengkap dengan tameng dan juga beberapa anjing pelacak. Pada Rabu (9/2), warga yang diamankan dikembalikan ke rumah masing-masing. (wia/din/pra)

Lainnya