Pulihkan Trauma Masyarakat di Wadas

Pulihkan Trauma Masyarakat di Wadas

PURWOREJO, Radar Purworejo – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mulai menggali keterangan dan fakta peristiwa penangkapan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener pada Selasa lalu (8/2). Juga memulihkan trauma warga.

“Kami ingin mengumpulkan kebutuhan yang diperlukan warga, baik kebutuhan pemulihan mental (trauma) dan kebutuhan lain terkait penyelesaian permasalahan yang ada,” ucap Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara di Kompleks Masjid Nurul Huda, Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Sabtu (12/2).

Dijelaskan, Komnas HAM sudah bertemu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Semarang. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam pertemuan itu, di antaranya meminta evaluasi peristiwa 8 Februari. Di antaranya Gubernur mengevaluasi pendekatan yang dilakukan. Jangan lagi menggunakan keamanan dengan demonstrasi pengerahan pasukan yang begitu banyak berujung penangkapan dan kekerasan. “Memicu trauma yang menyebabkan penyelesaian masalah Wadas semakin pelik,” jelasnya.

Komnas HAM juga telah memberi beberapa masukan terkait langkah ke depan, termasuk soal perizinan, metode sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat baik yang menolak atau setuju. Pertimbangan teknis tersebut dinilai sangat penting, sebab tahapan pengadaan tanah di desa Wadas masih panjang. “Kemarin itu baru pengukuran, masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang memiliki tantangan yang lebih besar, metode sosialisasi menjadi kunci,” katanya.

Menurutnya, jaminan keamanan terhadap warga Wadas menjadi perihal yang paling krusial. Tidak adanya lagi intimidasi atau ancaman dari siapapun, relasi sosial warga Wadas bagaimana caranya harus dikembalikan. Sebab, konflik horizontal warga penolak dan yang setuju di desa Wadas dipastikan semakin mengeras pascapengerahan aparat besar-besaran dan insiden penangkapan.

Terlebih, friksi yang sama juga pernah terjadi sebelumnya, yakni pada desarian April 2021 yang menyebabkan bentang relasi sosial warga Wadas melebar. “Memulihkan trauma menjadi langkah pertama. Cooling down dulu, jangan membahas soal pengadaan lahan,” katanya.

Menurut Beka, berdasarkan laporan dan data Komnas HAM, konflik antar warga yang menolak dan setuju quarry juga sudah masuk ke ranah perundungan terhadap anak. Anak warga yang menolak dan yang setuju sudah saling merundung. Ketika ini terjadi, maka metode pendidikan tidak bisa standar seperti umumnya. Pemprov Jateng harus mengerahkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang terbaik untuk Wadas. “Pemerintah wajib turun menyelesaikan masalah pendidikan di Wadas. Tentunya juga termasuk kebutuhan dasar manusia seperti layanan kesehatan dan kebutuhan dasar manusia lainnya,” ujarnya.

Tidak hanya pemerintah Provinsi, sambung Beka, Pemkab Purworejo juga harus ambil peran, jangan sampai layanan dasar kebutuhan manusia di Wadas terbengkalai. Tidak hanya pendidikan dan kesehatan. layanan administrasi di pusat pemerintahan desa juga harus dipastikan normal berjalan dengan baik. “Jangan ada diskriminasi atau membeda-bedakan warga,” ucapnya.

Beka mengungkapkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk jaminan peristiwa serupa tidak terulang kembali. Komnas HAM berharap peristiwa 8 Februari 2022 merupakan peristiwa yang terakhir, tidak ada lagi cerita kekerasan dan penangkapan warga. Artinya pendekatan tetap harus dirubah.

Komnas HAM ingin memastikan hak hak warga terlindungi, apa yang menjadi kebutuhan warga kemudian didengar pemerintah sebagai penentu kebijakan. Sekali lagi! Komnas HAM tidak merekomendasikan untuk membahas tahapan pengadaan tanah dalam waktu dekat, prioritas utama pemerintah yakni memulihkan trauma dengan jaminan keamanan terhadap warga. Keterangan dan fakta di lapangan juga akan disampaikan ke pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jateng dan Polres Purworejo. Seperti seruan awal, semua anggota ditarik di Desa Wadas untuk memupus trauma warga.

Terkait informasi warga yang belum berani pulang atau memilih mengungsi karena trauma , secepatnya bisa dipastikan pulang ke rumah, bisa bekerja kembali, berkumpul dengan keluarga serta tetangga dengan nyaman. Pihak kepolisian harus memastikan tidak ada masalah terkait itu, tidak ada lagi isu pengejaran, penangkapan dan lain-lain, harus dipastikan itu tidak terjadi lagi di Wadas. “Kami datang kesini juga untuk mengorek keterangan dan memastikan, dan jika benar informasi tersebut, alasan warga tidak pulang atau harus mengungsi akan kami kantongi sebagai bukti. Ya, jika kami bisa berkomunikasi akan saya tanyakan, termasuk soal handphone hilang atau dibuang semua akan kami cek disini di Wadas. Ketika semua keterangan dan fakta terkumpul, kami akan tanyakan juga penjelasan kepolisian terkait strategi apa yang akan dilakukan pascaperistiwa kemarin,” katanya.

Kepada warga penolak quarry, Beka memastikan, sejak awal Komnas HAM sudah menyampaikan suara-suara warga penolak Quarry kepada Gubernur Jawa Tengah dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat bahkan Kantor Staf Kepresidenan. Intinya memastikan bahwa warga yang menolak tetap memiliki hak dan harus dilindungi hak-haknya. Warga harus diberi ruang dalam menentukan sikap, tanpa intimidasi atau tekanan dari siapapun. “Urusan kemudian ada perubahan sikap warga yang menolak menjadi setuju atau sebaliknya yang jelas pemerintah harus melindungi keputusan warga tanpa ada intimidasi atau tekanan,” ucapnya. (tom/pra/er)

Lainnya