Anak-Anak Baru Pulang Sekolah pun Ditangkap

Anak-Anak Baru Pulang Sekolah pun Ditangkap
CARI RUMPUT: Warga melintas di area Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener, di Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Selasa (15/2). Puluhan pemilik lahan yang terdampak proyek Bendungan Bener kembali mematok lahannya yang sudah digarap karena uang ganti untung belum sepenuhnya dibayar. (Guntur Aga Tirtana/Radar Jogja)

RADAR PURWOREJO – Penangkapan dan pengamanan terhadap 67 warga Wadas, Selasa lalu (8/2) sudah dipastikan ada unsur kekerasan dari aparat. Ini dibuktikan dengan visum kepada warga yang tertangkap oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja. Bahkan di antara warga yang ditangkap, terdapat anak-anak yang baru pulang sekolah.

Kepala Divisi Advokasi LBH JogjaJulian Dwi Prasetya mengatakan, visum dilakukan menggandeng salah satu rumah sakit swasta di Jogja, pada Minggu lalu (13/2). Visum dilakukan terhadap sejumlah warga di Desa Wadas yang tertangkap oleh aparat karena menolak penambangan batu andesit di Wadas. “Tujuannya ingin mencari keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan medis. Kami memeriksakan itu,” katanya ketika dihubungi Radar Jogja kemarin (15/2).

Meski demikian, hasil visum tersebut belum dapat dijelaskan secara gamblang karena menjadi kewenangan dari pihak rumah sakit. Termasuk penjelasan detailnya, berapa warga yang terbukti mendapat kekerasan saat penangkapan oleh aparat, Selasa lalu (8/2). “Biarkan pihak rumah sakit yang menjelaskan ini (hasil visum). Nanti kami juga akan melakukan konferensi pers,” ujarnya.

Pada Selasa lalu (8/2), Polda Jateng mengerahkan ratusan personel ke Wadas, Bener, Purworejo. Tujuannya untuk pengamanan proses pengukuran lahan tambang quarry. Tapi dalam prosesnya ada 67 warga yang ditangkap. Mereka dibawa ke Polres Purworejo. Meski sudah dibebaskan keesokan harinya.

Pada dasarnya, LBH menilai hasil visum yang akan keluar nanti bisa menjadi data untuk melakukan advokasi kepada sejumlah warga tersebut ke depannya. Bahwa penangkapan atau pengamanan kepada 67 orang tersebut memang terjadi kekerasan. “Menurut kami salah sekali (klaim penangkapan sesuai prosedur dan tidak ada kekerasan), memang terjadi kekerasan di Wadas,” jelasnya.

Terlebih, di antara 10 anak di bawah umur dan sisanya adalah orang dewasa tidak ada pemisahan sesuai prosedur pada saat penangkapan oleh polisi. Menurutnya, semua prosesnya disatukan yang seharusnya dipisah. Bahkan ada anak-anak yang baru pulang sekolah pun ditangkap. “Anak-anak yang berhadapan dengan hukum tentu nggak boleh disatukan seperti itu. Karena mereka punya masa depan yang berbeda dan panjang,” terangnya.

Dampaknya, hingga saat ini banyak di antara anak dan ibu-ibu masih merasakan trauma. “Sampai sekarang warga masih trauma dan belum berani keluar rumah, masih takut berada di desanya,” sambungnya.

Pada prinsipnya, LBH akan tetap mengawal kasus ini baik secara litigasi atau penyelesaian melalui jalur pengadilan maupun non litigasi. Tentu,  dikatakan bahwa warga masih berharap penambangan tidak berada di Desa Wadas. Sehingga, target tuntutannya masih mengarah pada pencabutan izin penetapan lokasi (IPL). “Permohonan maaf masih belum cukup dari (Gubernur Jateng) Ganjar (Pranowo) yang disampaikan. Tentu, tuntutan tetap pencabutan izin penetapan lokasi,” tambahnya. (wia/pra)

Lainnya