Direktur PT MGJ Hari Budianto Ditahan

Direktur PT MGJ Hari Budianto Ditahan
MANGKRAK: Kandang domba di tanah milik Setiyo Raharjo, warga Desa Sambeng, Kecamatan Bayan dipasang police line. (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Direktur Utama (Dirut) PT Mega Gemilang Jaya (MGJ) Hari Budianto ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, kemarin (21/2). Heri ditetapkan sebagai tersangka dalam pekerjaan pembangunan paket kandang domba di Kabupaten Purworejo. Diduga melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP yang terjadi pada Senin ( 27/7/ 2020) di kantor PT MGJ, perumahan KBN Blok E 13 Kelurahan Pangenrejo, Purworejo. Ia kini mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purworejo.

Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Purworejo, Juniardi Windraswara SH MH mengatakan, kasus ini sudah berlangsung lama bahkan sudah setahun. Kasus ini ditangani penyidik Polres Purworejo. Tersangka diserahkan berikut barang bukti (tahap II) terhadap kedua kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo. Senin ( 21/2) dan langsung dilakukan penahanan.

Heri selama ini tinggal di Jalan Prenja RT 009 RW 001 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dirut MGJ ini mendekam di hotel prodeo hingga 20 hari ke depan selama proses persidangan di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Purworejo. “Hari Budianto telah ditetapkan sebagai tersangka (P21). Yang bersangkutan dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan,” ucapnya, kemarin (21/2).

Dijelaskan, kasus ini bermula ketika PT DSS Baja Raya menjalin kerjasama dengan PT MGJ dalam pekerjaan pembangunan paket kandang domba di Kabupaten Purworejo. Kerjasama itu dikuatkan dengan penandatangan nota kesepakatan (MOA) tertanggal Senin 27 Juli 2020 dikantor PT MGJ.

Inti MOA yakni PT DSS Baja Raya mendapat kontrak pekerjaan berupa pembangunan paket kandang domba sebanyak 500 unit dalam jangka waktu enam bulan. Biaya pembangunan per paket kandang senilai Rp 132.770.000 dan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp 66.385.000.000. Setelah itu PT DSS Baja Raya menyerahkan biaya mapping sebesar Rp 150.000.000.

Sesuai MOA, sistem pembayaran menggunakan Bank Instrumen dalam bentuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dimana pada pasal 4 huruf 7 disebutkan sebelum SKBDN dinyatakan conform ke pihak Bank penerima. Setelah itu pihak kedua wajib melaksanakan jaminan kemampuan pelaksanaan pekerjaan senilai 1,5 persen dari nilai kontrak berwujud progres pembangunan.

Tahap selanjutnya, PT DSS Baja Raya melakukan pembangunan kandang domba senilai 1,5 persen dari nilai kontrak yang ada, yakni 14 unit kandang di tanah milik Setiyo Raharjo warga Desa Sambeng, Kecamatan Bayan, Purworejo dengan biaya Rp 994.000.000. Setelah pekerjaan selesai, kemudian diserahterimakan kepada PT MGJ sesuai berita acara serah terima (BAST) dengan nomor : 005/ Bast/DBR/MGJ/IX/2020 tanggal 28 September 2020 dan seterusnya. “Setelah BAST maka kewajiban dari PT MGJ segera menerbitkan SKBDN dari Bank yang ditunjuk. Namun sampai bulan Oktober 2020, PT MGJ belum juga menerbitkan SKBDN, sampai sekarang,” jelasnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Purworejo Widi Astuti SH menambahkan, mediasi sudah coba dilakukan, tepatnya Jumat (9/10/ 2020). Tersangka (Hari Budianto) memberikan jaminan pembayaran berupa cek Bank BNI dengan No.CQ627226 di kantor PT MGJ, namun setelah tanggal jatuh tempo 10 November 2020, SKBDN juga belum terbit sehingga cek tersebut di krilin. Bank BNI menolak krilin dengan dasar saldo rekening tidak cukup dan dari pihak PT DSS Baja Raya kembali mengkliring cek tersebut pada 26 November 2020.

Pada 29 Desember 2020 coba kliring lagi, dan tetap ditolak pihak bank dengan alasan saldo rekening tidak cukup. “Tahap II ini kami sudah menyarankan atau memberikan masukan tersangka mengembalikan dana itu, namun Hari tidak beritikad baik, tidak mengembalikan hanya janji-janji manis semata, berbelit-belit, memberikan berbagai alasan lain, maka diputuskan penahanan, biar dijelaskan faktanya dalam persidangan,” ucapnya.

Ditegaskan, dalam kasus dugaan penipuan ini, yang melapor baru PT DSS Baja Raya, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Dimungkinkan masih ada PT-PT lain yang menjadi Subkon pengadaan kandang kambing yang dirugikan, belum melakukan pelaporan dengan nasib yang sama. Menjadi korban penipuan dirut MGJ sebagai Maincon dalam proyek ini. “Potensi perkara lain mungkin ada, namun tugas kami secara administrasi baru menangani kasus kasus ini, ke depan mungkin akan bisa terungkap di persidangan,” tegasnya. (tom/din)

Lainnya