Minta Ganti Rugi Dibayar Serentak

Minta Ganti Rugi Dibayar Serentak
ALOT: Dialog warga terdampak Bendungan Bener dengan BPN dan BBWSSO sempat memanas saat audiensi di Rumah Ketua RW 05, Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Tri Indrayatno, kemarin. (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Polemik pembayaran ganti rugi lahan terdampak untuk proyek Bendungan Bener, di Kecamatan Bener, Purworejo berlanjut. Warga pemilik 64 bidang tanah yang terdampak langsung pembangunan bendungan di Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo meminta proses pencairan uang ganti rugi (UGR) dibayarkan secara serentak. Hal itu mengemuka dalam audiensi yang dilaksanakan di rumah Ketua RW 05, Dusun Kalipancer, Desa Guntur Tri Indrayatno, kemarin (4/3)

Audiensi itu dihadiri langsung Badan Pertanahan Negara (BPN) Purworejo selaku panitia pengadaan lahan dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) sebagai salah satu pelaksana proyek pembangunan bendungan. Pertemuan itu juga dihadiri Muspika Kecamatan Bener. Audiensi dilakukan setelah 10 warga Kalipancer penerima UGR tidak hadir memenuhi undangan dalam proses pencairan sebelumnya.

Warga yang bersangkutan menginginkan agar pembayaran dibarengkan dengan warga terdampak lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama antarwarga terdampak di Kalipancer. Audiensi sempat memanas, ketika warga diminta tetap menerima uang ganti rugi yang sudah disiapkan sesuai dengan prosedur dan tahapan menurut panitia pengadaan lahan. Warga penerima dan yang datang mengikuti audiensi satu suara untuk pencairan tetap dibarengkan.

Koordinator paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan (Masterbend) Eko Siswoyo mengatakan, warga yang sudah mendapat undangan UGR sebetulnya tidak bermaksud menolak. Hanya menunda. Sebab memang sudah ada kesepakatan antar seluruh warga Kalipancer. Audiensi ini sebuah momentum yang tepat, BPN dan BBWSSO bisa memastikan sendiri sikap warga yang sudah begitu lama berjuang bersama menuntut hak mereka. “Karena dengan kabar permintaan UGR serentak itu dari Masterbend, silahkan dilihat sendiri,” ucapnya.

Menurutnya, sikap warga yang menunda pencairan UGR sangat beralasan, warga tidak ingin muncul kecemburuan, konflik sosial di masyarakat bisa diminimalisasi. “Mohon maaf, ketika ada yang sudah dibayar dan ada yang belum, sementara mereka sudah berjuang bersama dan sepakat bersama, tentu itu akan memunculkan kecemburuan dan pertanyaan, terlepas bagaimana mekanisme pencairan oleh BPN, audiensi diharapkan ada titik temu dan solusi terbaik, ” ujarnya.
.
Ditambahkan, sebetulnya tidak hanya 64 bidang tanah di Kalipancer. Namun juga bidang-bidang tanah terdampak lainnya yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Total lahan ada sekitar 500-an bidang, itu yang masuk Panlok. Di luar Panlok dan yang masih berproses di pengadilan PMH 1 dan PMH 2.

Menurutnya, audiensi kali ini kesempatan BPN dan warga untuk saling membuka diri. Mencari kejelasan dan solusi nyata atas polemik pembebasan lahan yang hampir dua tahun belum kelar. “Bahkan tidak hanya masalah tanah, tetapi juga termasuk janji air bersih dari proyek selama pembangunan yang cukup dibutuhkan warga dan sampai saat ini belum terealisasi,” ucapnya.

Salah satu warga, Sunaryo mengungkapkan, warga yang sudah menerima undangan UGR dalam audiensi ini disebutkan berjumlah 9 orang. Semua milik warga Dusun Kalipancer. Namun pemiliknya atau yang akan menerima ingin menunda karena sudah ada kesepakatan bersama untuk pencairan bisa dilakukan serentak kepada seluruh warga terdampak. Menruutnya, ini sudah kesepakatan seluruh warga, menghindari kecemburuan sosial. Dia juga bertanya- tanya mengapa pemerintah seolah melihat sebelah mata nasib mereka. Lebih fokus ke masalah Wadas. “Gubernur pun sama sekali belum pernah datang ke sini,” ungkapnya

Sementara itu, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Purworejo Tukiran menjelaskan, apa yang dilakukan sebetulnya sudah sesuai prosedur. Alasan kenapa tidak bisa serentak dan ada yang masih berproses itu berkaitan dengan kelengkapan berkas dan operator yang melayani tidak hanya satu orang. Berkas sudah ada di LMAN. Kalau sudah diproses di sana maka ketika sudah keluar UGR-nya bisa diterimakan. Namun kalau ditolak akan berproses dari awal lagi dan itu membutuhkan waktu yang lebih lama. “Kami (BPN dan BBWSSO bagian pengadaan tanah tidak bisa mengintervensi keputusan LMAN,” jelasnya. (tom/din)

Lainnya