Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Kebumen Capai Rp 49 M

Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Kebumen Capai Rp 49 M
Kepala KC BPJS Kesehatan Kebumen Titus Sri Hardianto

KEBUMEN, Radar Kebumen – Tingkat kepatuhan masyarakat Kebumen untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tergolong cukup rendah. Terbukti ada 79.487 peserta abai dari kewajiban membayar iuran. Dengan akumulasi tunggakan iuran mencapai Rp 49 miliar.

Kepala KC BPJS Kesehatan Kebumen Titus Sri Hardianto mengatakan, para peserta yang menunggak merupakan kategori peserta yang belum membayar tagihan iuran 1-24 bulan. Kondisi real itu, terhitung per periode 7 Mei. “Berdasarkan data tarikan kami data berjalan untuk Kebumen dengan nominal Rp 49 miliar itu yang menunggak per Mei,” sebutnya kemarin (31/5).

Jika dilihat segmen peserta, tunggakan iuran itu ditunjukkan kepada peserta mandiri. Sedangkan untuk peserta kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU), pekerja penerima upah (PPU), dan penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah sejauh ini tidak ada kendala iuran macet. “Kalau pembayaran dari pemerintah kabupaten ke atas tidak ada masalah, perusahaan juga tidak ada masalah,” bebernya.

Data BPJS Kebumen menyebutkan hingga Mei, jumlah penduduk Kebumen yang sudah terdaftar menjadi peserta sebanyak 1,25 juta atau 89,52 persen dari 1,4 juta jiwa. Peserta didominasi dari PBI APBN sebanyak 776.911 jiwa. Sisanya dari PBI APBD, PBPU, PPU, dan BP.

Untuk mengurai persoalan tunggakan iuran peserta, lanjutnya, rangkaian upaya telah dilakukan.  Seperti mengirimkan informasi mengenai tagihan yang mesti dibayarkan melalui SMS blast setiap bulan. Ada juga operator yang bertugas menelpon peserta, untuk mengingatkan tagihan bulanan. Serta membentuk kader jaminan kesehatan nasional (JKN) yang turun langsung ke lapangan. “Kami juga sering woro-woro lewat partner kader JKN dan tenaga telekolekting. Kerjaan mereka menelepon untuk mengingatkan peserta,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Titus, tawaran kemudahan bagi peserta yang menunggak iuran melalui skema cicilan juga diberikan. Program ini, disediakan bagi peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan iuran lebih dari 3-24 bulan. “Aturan kalau di bawah 24 bulan maka dihitung real jumlahnya. Di atas itu, ada diskon melunasi cukup 24 bulan dan sisanya tidak dihitung. Misal keberatan, ada program cicilan untuk meringankan,” jelasnya.

Titus menambahkan, konsekuensi yang akan diterima bagi peserta yang abai membayar iuran adalah status kepesertaan yang dinonaktifkan. Selain itu, peserta akan menemui kendala ketika mengurus sebuah administrasi. “Ada inpres nomor 1 memberikan instruksi kementerian dan lembaga untuk optimalkan JKN. Sebagai contoh saat mengurus agraria harus menunjukan kartu JKN. Sebentar lagi buat SIM harus menunjukan kartu BPJS,” rincinya. (fid/eno)

Lainnya