RADAR PURWOREJO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo 2024 telah selesai. Pengurangan angka kemiskinan menjadi salah satu fokus di 2024.
Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bapedalitbang) Purworejo Sukmo Widi Harwanto menyebutkan, isu strategis dan tema pembangunan Kabupaten Purworejo di 2024 yaitu mewujudkan Purworejo berdaya saing melalui penguatan sektor ekonomi yang unggul dan berwawasan lingkungan global. Pada 2022, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks reformasi birokrasi (IRB) di Purworejo tidak tercapai targetnya di 2022. “Sehingga, perlu pengentasan ketiga indikator tersebut dengan lebih optimal di 2023 dan 2024,” ujarnya kemarin (28/3).
Untuk itu, pada 2024 ini Pemkab Purworejo menargetkan angka kemiskinan turun 10,62 sampai 9,45 persen dari 11,53 persen di 2022. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,27 persen dari 4,45 persen di 2022. “Targetnuya IRB naik menjadi 74,00 dari 65,48 di 2022,” ujarnya.
Sementara, Bupati Purworejo Agus Bastian menyebutkan, rangkaian kegiatan musrenbang tersebut sudah dilaksanakan sejak Januari. Yaitu, mulai dari musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah, serta forum lintas perangkat daerah.
“Artinya, pendekatan pembangunan daerah di Kabupaten purworejo mengedepankan aspek perencanaan dari bawah. Yakni, dengan mengakomodasi pendapat, saran, masukan, dan pemikiran positif dari masyarakat,” katanya.
Dia meminta kepada kepala daerah untuk menganggarkan dana sesuai dengan program atau kegiatan prioritas. Tentu, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
“Hilangkan program yang tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat pada masyarakat. Selain itu, mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta kegiatan pembangunan harus fokus, inovatif, berkualitas, dan terukur. Semoga dengan perencanaan yang matang, proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik,” ujar dia.
Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setyabudi menyebutkan, polemik dari tahun ke tahun dalam musrenbang itu sama. Yakni, harus ada prioritas kegiatan yang diambil. “Namun, polemik lain yang tak kalah penting yaitu sumber daya khususnya sumber daya anggaran. Apalagi, dua tahun terakhir dilanda pandemi yang tentu berpengaruh dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.
Terlebih, di 2024 nanti harus mengadakan pilkada. Meski hingga saat ini kepastian juklak dan juknisnya belum keluar, tetapi Kabupaten Purworejo berkewajiban untuk menganggarkan dan memastikan Pemilu 2024 bisa dilaksanakan. “Tentunya, itu akan mengurangi kemampuan Kabupaten Purworejo Purworejo terkait anggaran,” imbuh Dion.
Dion mengatakan, kekurangan atau keterbatasan anggaran tidak bisa menjadi alasan untuk pembangunan tidak berjalan maksimal. justru, dengan keterbatasan tersebut butuh inovasi dan kolaborasi sehingga muncul efektivitas dan efisiensi program kerja.
“Kami dari DPRD Purworejo optimistis di 2024 nanti bisa mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan indeks pertumbuhan manusia, maupun menyelesaikan visi misi kepala daerah hingga 2025,” tegas dia. (han/bah)
