RADAR PURWOREJO – Badan Orotitas Borobudur (BOB) terus menggarap potensi wisata yang ada di wilayah kewenangannya. Kali ini OBO hendak mendorong partisipasi investasi swasta.
BOB akan mengembangkan kawasan tersebut dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pada zona otorita. Saat ini BOB telah memiliki studi pendahuluan KPBU. Pada 2021 ini akan dilanjutkan dengan penyusunan outline business case (OBC) dan final business case (FBC).
“BOB didelegasikan sebagai penanggung jawab proyek kerja sama oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” kata Direktur Utama BOB Indah Juanita saat kunjungan kerja Bappenas pada presentasi proyek KPBU Jumat (26/3)
Tampak hadir Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Leonard V. H. Tampubolon, dan Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas Leonardo Teguh Sambodo. Ada pula Direktur Destinasi Pariwisata BOB Agustin Peranginangin dan Satuan Pengawas Intern BOB Yusuf Indrajaya.
Menurut Indah, BOB memiliki lima zona wisata di zona otorita. Yakni, zona wisata ekstrem, budaya, zona gerbang masuk, zona resor ekslusif, dan zona wisata petualangan. “Borobudur Highland akan menjadi kawasan pariwisata terpadu bebasis resor dan menjadi produk pariwisata baru di Kawasan Pariwisata Borobudur. Tema yang digunakan adalah cultural eco-resort,” ujarnya.
Dikatakan, kawasan tersebut akan menjadi sebuah destinasi pariwisata kelas dunia dan memberikan alternatif baru bagi wisatawa. Dengan begitu, dapat membantu menyebarkan manfaat sektor pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur.
“BOB membuka peluang kepada investor untuk berpatrisipasi dalam pengembangan Borobudur Highland melalui skema KPBU dan untuk berinvestasi resor maupun atraksi berkelas internasional. Borobudur Highland dapat membangkitkan sektor pariwisata di Indonesia secara lebih cepat,” ungkap dia.
Seperti diketahui, Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan destinasi superprioritas yang dikembangkan secara kolaboratif antara pihak pemerintah, swasta, dan pihak-pihak terkait. Yakni, kolaborasi bersama dari beberapa kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemprov, pemda, asosiasi dan bisnis, akademisi, masyarakat, komunitas, dan media.
Pengembangan kawasan itu mencakup Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur-Jogjakarta. Yakni, Solo-Sangiran dan Semarang-Karimun Jawa. Ini tertera dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.
Indah menyebutkan, BOB menerapkan pola keuangan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) dalam mengelola zona otorita. Badan Pelaksana Otorita ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK).
“Pengembangan sektor pariwista tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2015 tentang Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Koridor Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang,” papar Indah. (han/amd)
