RADAR PURWOREJO – Penyalahgunaan teknologi AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan berpotensi marak digunakan untuk membuat konten negatif pada gelaran Pemilu serentak 2024. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu konflik di masyarakat.
Pengamat teknologi informasi Wing Wahyu Winarno menghimbau masyarakat waspada penyalahgunaan teknologi AI menjelang pemilu. “Sekarang gampang banget orang mengubah foto, video, mengubah suara orang. Ini perlu kita khawatirkan bersama ada pihak-pihak yang mudah memperkeruh suasana,” katanya di Kompleks Kepatihan Kamis (9/11).
Baca Juga: Hi Sereeeem…Sejumlah Tempat di Jogja Ini Menyimpan Kisah Mistis
Pakar telekomunikasi STIE YKPN Jogjakarta itu menjelaskan masyarakat perlu mendapatkan pengarahan dari pemerintah atau tokoh masyarakat setempat agar tidak mudah terpancing informasi yang belum tentu kebenarannya.
Terlebih dengan berkembangnya AI saat ini, seiring perkembangan teknologi justru digunakan untuk kepentingan negatif yang dapat merugikan pihak tertentu. “Ini sudah berkembang (AI) sudah mengkhwatirkan. Ya misalnya ada orang nggak ngomong apa bisa diedit pilih capres nomor ini, padahal nggak,” ujarnya.
Menurutnya, kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam memengaruhi proses pemilu. Dalam konteks ini, misinformasi yang disebabkan oleh AI dinilai dapat memicu konflik di masyarakat.
Baca Juga: Terapkan Tilang Elektronik, Awasi Pelanggar Lalin dengan Teknologi AI
Dia menyampaikan, potensi baik dan buruk dari teknologi AI sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Karena itu, penting untuk memahami potensi risiko dan dampak dari penggunaan AI dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemilu. “Diharapkan masyarakat jangan mudah menerima berbagai informasi yang belum tentu benar baik informasi baik dan buruk. Masyarakat harus lebih cerdas,” jelasnya.
Wing menyebut pemerintah sejatinya sudah membuat upaya yang cukup signifikan dengan menghadirkan situs web atau kanal yang menginformasikan berita atau konten yang diragukan kebenarannya.
Hanya, masyarakat yang saat ini perlu diedukasi agar lebih mengedepankan cek dan verifikasi saat menerima informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. “Sering kali masyarakat begitu terima berita langsung komentar, jarang ada yang tanya ini benar apa nggak atau cek ke sumber aslinya,” tambahnya. (wia/pra)
