Masukan Masyarakat Dinilai Penting

Masukan Masyarakat Dinilai Penting
BERLANJUT: Sidang terkait perubahan nama jalan dengan agenda menghadirkan saksi ahli dari pihak penggugat di Pengadilan Negeri (PN) Kebumen kemarin (21/6). (M HAFIED/RADAR KEBUMEN)

RADAR PURWOREJO – Sidang terkait perubahan sejumlah nama ruas jalan di Kebumen masih berlanjut. Kali ini, agenda sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kebumen menghadirkan saksi ahli dari pihak penggugat.

Saksi ahli merupakan doktor ahli hukum tata Negara dari Universitas Semarang (USM) Muhammad Junaidi. Dalam penjelasannya, Junaidi menilai, sejauh ini belum ada keputusan objek keputusan tata usaha negara. Hal ini melalui pertimbangan ketika ditarik pada konsep persoalan, baru sebatas pengumuman perubahan nama jalan kepada masyarakat.

Maka, PN Kebumen berwenang memeriksa dan mengadili gugatan secara perdata. “Pandangan saya, gugatan ini tentang rupa bumi, domain dari PN Kebumen dalam hal kewenangan menyelesaikan kasus perdata,” lontarnya kemarin (21/6).

“Kalau dibawa ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) ya tidak nyambung. Pandangan saya sebagai ahli bisa ditolak. Lah kalau ditolak, mau kemana lagi mencari keadilan,” sambungnya.

Dalam perkara ini, kewenangan pemerintah daerah mestinya diminta lebih dulu memberikan pengumuman. Artinya mengedepankan ruang masukan dari masyarakat. Berbeda halnya dengan keputusan pemerintah. Ketika dibuat untuk ditetapkan, saat itu juga otomatis berlaku. “Ketika ada kewenangan seperti itu, meminta masukan masyarakat harus dilakukan secara intensif. Bukan melakukan pengumuman dalam rangka mengambil tindakan menjadi produk kebijakan definitif,” sebutnya.

Wakil Rektor III USM itu menuturkan, pemerintah bisa segera melakukan evaluasi terhadap langkah yang diambil menyelesaikan perkara tersebut. Dalam konteks ini, diminta untuk mempertimbangkan dari sisi kehendak masyarakat. “Pemerintah daerah tentunya harus evaluasi semuanya. Apakah tindakan ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak. Atau melampaui kewenangan batas tidak,” lanjutnya.

Sementara itu, hakim anggota Binsar Tigor Hatorangan justru mempertanyakan, apakah setiap keputusan pemerintah apakah harus disertai dengan produk hukum atau tidak. Baik berupa perda, perbup, atau produk hukum lainnya. Ketika tidak diikuti dengan ketentuan tersebut, apakah bisa berujung pada implikasi hukum yang akan diterima. “Apabila keputusan pimpinan daerah tidak disertai produk hukum akan seperti apa konsekuensinya. Bagaimana dampak hukumnya,” tanya Binsar.

Humas PN Kebumen Anton Heriyantono menyebut, kuasa dari penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan ahli kembali. Sementara sidang berikutnya, ditunda pada pekan depan dengan agenda menghadirkan ahli dari tergugat. “Pelaksanaan Selasa (28/6),” ucap Anton. (fid/eno)

Lainnya