RADAR PURWOREJO – Pemerintah pusat mengambil alih perbaikan Jalan Daendles di Kebumen. Alokasi anggaran APBN senilai Rp 125 miliar dikucurkan ke Kebumen khusus untuk peningkatan jalan nonstatus tersebut.
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyampaikan, realisasi pembangunan Jalan Daendles merupakan buah dari usulan pemeritah daerah saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kebumen pada awal Maret silam. Kala itu dia meminta agar ada perhatian dari pemerintah pusat perihal kondisi Jalan Daendles. “Kami bersyukur usulan diterima, dengan adanya pembangunan jalan Daendels,” ujar Arif, Jumat (10/11).
Dari anggaran Rp 125 miliar tersebut bakal dibangun jalan sepanjang 26,9 kilometer. Tepatnya akan melintasi lima kecamatan, mulai dari Kecamatan Mirit hingga Kecamatan Puring. Proyek pembangunan jalan ini telah dimulai dan ditarget rampung pada Oktober 2024.
Baca Juga: Penerimaan Anggaran Polres Kebumen Menyusut
Secara teknis jalan yang kini masih beraspal tersebut sepenuhnya akan diganti menggunakan rigid beton. Jalan juga akan dioptimalkan menjadi lebar 6 meter dengan ketebalan 25 sentimeter. “Ya, dari Mirit sampai Tambakmulya. Sekarang sudah dimulai,” ungkapnya.
Arif mengaku, pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran untuk sektor infrastruktur. Sejauh ini perbaikan dilakukan secara bertahap dengan melihat skala prioritas. Atas kondisi tersebut pihaknya terus melakukan upaya pendekatan kepada pemerintah pusat agar diberi alokasi anggaran. “Kami tidak boleh berpangku tangan meski anggaran terbatas. Lebih baik menebar kail, walau hanya satu yang dapat, dari pada tidak sama sekali,” ucapnya.
Selain Jalan Daendels, pemerintah daerah juga menerima bantuan APBN untuk paket perbaikan ruas Jalan Ayah-Karangbolong. Dia meminta agar masyarakat turut berpartisipasi dengan mengawasi dan menjaga kondisi jalan agar tidak cepat rusak. “Saya minta diawasi, dari pengerjaan sampai selesai. Jangan sampai hasilnya tidak baik,” imbuhnya.
Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebelumnya sempat kelimpungan terkait penyematan status Jalan Daendles. Sebab, ketika jalan di pesisir selatan tersebut tidak ada kejelasan status, dampaknya pemerintah daerah juga tidak bisa mengambil kebijakan strategis. “Sebenarnya sudah kami usulkan ke pemprov supaya jadi jalan provinsi. Cuma kemudian tidak diakomodir usulan itu” terang Kepala Dinas PUPR Kebumen Joni Hernawan.
Dia bersyukur kucuran anggaran pemerintah pusat kini dapat mengatasi kerusakan jalan di sana. Sebab, porsi anggaran daerah tidak cukup untuk melakukan pembangunan Jalan Daendles. “Jalan itu panjang sekitar 40 kilometer. Kenapa kami usulkan provinsi karena penanganannya berat,” paparnya. (fid/pra)
