Aturan PPKM Lebih Tegas

Aturan PPKM Lebih Tegas
PROKES KETAT: Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito mencuci tangan menggunakan sabun saat hendak mengikuti vaksinasi Covid-19. (Budi agung/radar purworejo)

RADAR PURWOREJO – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Purworejo diperpanjang. Aturan terkait pencegahan penyebaran virus korona (Covid-19) ini berlaku 26 Januari hingga 8 Februari mendatang.

Perpanjangan PPKM tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Purworejo Nomor 443/465/2021 tentang Perpanjangan PPKM untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Purworejo. Aturan yang diterapkan lebih ketat dibanding saat PPKM normal yang diterapkan 10-25 Januari lalu.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Purworejo Heru Sasongko menjelaskan, suat edaran terbaru itu ditandatangani Bupati Purworejo Agus Bastian pada Senin (25/1). “Sebenarnya SE seperti ini diberlakukan hampir sama di seluruh Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang sedikit berbeda sesuai dengan daerah masing-masing,” jelasnya kemarin (29/1).
Salah satu aturan yang mencolok adalah kebijakan agar kegiatan belajar mengajar yang harus dilakukan secara daring atau online. Ini berbeda dengan aturan PPKM sebelumnya. Di mana, sekolah masih bisa menerapkan pembelajaran di sekolah dengan protokol kesehatan prokes) pencegahan Covid-19 secara ketat.

Jam operasional pusat perbelanjaan atau mal dipersingkat satu jam. Harus tutup pukul 20.00. Sebelumnya, pusat perbelanjaan atau mal diizinkan beroperasi sampai pukul 21.00.

Aturan untuk restoran dan rumah makan juga diperketata. Aturan sebelumnya menegaskan pengunjung yang diperbolehkan menikmati sajian di tempat sebanyak lima puluh persen dari kapastias.

Aturan baru menyebutkan hanya mengizinkan 25 persen dari kapasitas pembeli makanan yang bisa berada di tempat.

Untuk pembelian makanan di rumah makan atau restoran, masyarakat diarahkan untuk membeli dan langsung dibawa pulang. Selain itu, dapat memanfaatkan jasa layanan antar.

Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan peribadahan di tempat ibadah diminta menerapkan protokol kesehatan yang lebih lengkap. Layanan sarana transportasi umum juga harus diatur kapastias dan jam operasionalnya.
Sektor pertunjukan ditiadakan terlebih dahulu. Termasuk hajatan.

Bupati menyampaikan kegiatan difasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara. “Optimalisasi posko satgas Covid-19 di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa hingga dusun/RT dan RW juga ditekankan,” tegas Heru.

Khusus di tingkat desa, penanganan dan pengendadlian pandemi Covid-19 dapat menggunakan APBDes. Anggaran harus akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

“Tidak kalah penting, yang dicantumkan dalam SE bupati ini adalah ajakan untuk selalu berusaha mencegah dan menghindari kerumunan,” kata Heru.
Penegakan hukum secara tegas dan persuasif terkait PPKM bakal dilakukan. Penegakan melibatkan aparat gabungan yang terdiri Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo, Polres Purworejo, dan Kodim 0708/Purworejo. (udi/amd)

Lainnya