Bastian-Yuli Segera Ditetapkan

Bastian-Yuli Segera Ditetapkan
KERJA BARENG LAGI: Agus Bastian dan Yuli Hastuti dalam sebuah kesempatan melakukan kegiatan bareng beberapa waktu lalu. (RADAR PURWOREJO FILE)

RADAR PURWOREJO – Gugatan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati nomor urut 2 Kuswanto-Kusnomo dalam sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Purworejo 2020 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (15/2). Majelis hakim menolak karena permohonan pemohon telah melewati waktu pengajuan permohonan.

Keputusan tersebut didasarkan Putusan Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Purworejo di Ruang Sidang Pleno MK Senin (15/2). Sidang tersebut juga ditayangkan secara daring.

“Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum. Menyatakan permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” tegas Anwar Usman.

Majelis hakim memiliki sejumlah pertimbangan dalam memutuskan gugatan ini. Yakni, pasal 157 ayat 5 UU 10/2016 serta pasal 1 angka 31, pasal 2 ayat 2, pasal 9 ayat 7, dan pasal 10 ayat 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020. Majelis hakim juga telah mempertimbangkan eksepsi termohon yakni pasangan Agus Bastian-Yuli Hastuti dan pihak terkait yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Purworejo Dulrokhim mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti putusan MK paling lama lima hari setelah ditetapkan. Putusan MK itu, tegasnya, bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

“Tindak lanjut putusan itu adalah kami akan menetapkan paslon terpilih, Agus Bastian-Yuli Hastuti pada Kamis 18 Februari 2021,” kata Dulrokhim.

Menurutnya, majelis hakim menetapkan gugatan paslon Kuswanto-Kusnomo melewati batas waktu akhir pengajuan yakni tiga hari setelah KPU Kabupaten Purworejo menetapkan dan mengumumkan hasil perolehan suara pada 15 Desember 2020. Merujuk regulasi itu, batas pengajuan gugatan sengketa dan perbaikannya adalah 17 Desember 2020.

Namun, kata Dulrokhim, paslon Bung Tomo mengajukan permohonan pada 18 Desember 2020. “Begitu juga dengan perbaikan permohonan dengan tenggang waktu 22 Desember 2020. Namun, baru diajukan 4 Januari 2021,” ungkapnya. (udi/amd)

Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan yang diajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Purworejo nomor urut 2 Kuswanto-Kusnomo tidak dapat diterima. Keputusan ini terungkap dalam sidang di MK kemarin (15/2).

Berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mkri.id, terungkap pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Mahkamah menyatakan hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purworejo pada 15 Desember 2020 pukul 17.24. Penetapan tersebut telah diumumkan dalam papan pengumuman KPU dan diunggah di laman KPU Kabupaten Purworejo.

Sementara itu, tenggang waktu yang diberikan oleh pemohon yakni tiga hari sejak KPU Kabupaten Purworejo selaku termohon mengumumkan penetapan perolehan tersebut. Dengan demikian, tenggang waktunya sampai 7 Desember 2020 pukul 24.00.

”Akan tetapi, pemohon baru mengajukan permohonannya pada Jumat 18 Desember 2020 pukul 15.33 WIB. Sehingga, permohonan pemohon yang diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Enny.

Sebelumnya, sejumlah dalil disampaikan pasangan Kuswanto-Kusnomo dalam persidangan yang digelar 26 Januari lalu. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3360/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020. Keputusan ini menetapkan paslon nomor urut 3 Agus Bastian-Yuli Hastuti sebagai peraih suara terbanyak.

Pemohon menilai selisih suara anhtara pemohon dengan Bastian-Yuli disebabkan adanya fakta pelanggaran penyelenggaraan pilkada secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran yang terjadi antara lain terdapat pemalsuan tanda tangan dan paraf yang diduga dilakukan petugas KPPS Kecamatan Bener, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Bayan, dan Kecamatan Gebang. Selain itu, jumlah daftar hadir, tanda tangan, dan jumlah suara tidak sinkron.

Berdasarkan salinan Putusan Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 terungkap rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Kabupaten Purworejo. Paslon nomor 1 Agustinus Susanto dan Kelik Rahmad Kabuli Jarwinto meraih 115.826 suara. Paslon nomor 2 Kuswanto dan Kusnomo meraih 141.405 suara. Paslon nomor 3 R.H. Agus Bastian dan Yuli Hastuti meraia 147.109 suara.

Itu tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo Nomor 692/PL.02.6-Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. Selain itu, Berita Acara Nomor 107/PL.02.6-BA/3306/Kab/XII/2020 tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020 pukul 17.48. (udi/amd/mkri)

Penasihat Hukum Paslon 02 Kecewa Putusan MK

Penasihat Hukum Paslon 02 Kuswanto Kusnomo (Pemohon) Detkri Badhiron SH MH mengakau kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas penolakan gugatan yang diajukan kliennya.”Kami sangat kecewa dengan putusan MK tersebut. Pada prinsipnya kami menghitung ketentuan Selasa, maka waktu tiga hari berdasarkan Rabu, Kamis, dan Jum’at. Gugatan kami kirim hari Jumat pukul 17:05. Artinya bukan ditarik dari Selasa tetapi dari Rabu,” ucapnya.

Dijelaskan, selama ini pihaknya memahami perhitungan hari di persidangan umum seperti yang sudah disebutkan. Seharusnya MK menghitungnya dari hari itu, juga perhitungan 14 hari seharusnya dihitung dari Rabu bukan Selasa.

“Sekali lagi, kami sangat kecewa dan tidak sepakat dengan keputusan MK hari ini. Putusan tersebut sangat ambigu, harusnya pemahaman hukum bukan seperti itu,” jelasnya.

Salah satu relawan paslon 02 (Bung ToMo) Heri Priyantono menambahkan, pihaknya mensyukuri langkah hukum yang sudah maksimal. Walaupun MK menolak gugatan, tim Paslon 02 menghormatinya. Namun keputusan MK, bukan merupakan keputusan subtantif.

Artinya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Paslon 02 dikarenakan keterlambatan berkas. Tidak ada persidangan persoalan pelanggaran Pilkada Serentak pada bulan Desember 2020 lalu di Kabupaten Purworejo.”Tidak apa-apa walau manusia tidak mencatat pelanggaran Pilkada tersebut, tetapi Allah mencatatnya, kita terima saja,” ujarnya.(tom/din)

Lainnya