Ngayomi dan Melayani, Jangan Pendendam

Ngayomi dan Melayani, Jangan Pendendam
TERBUKA: Suasana rapat paripurna penetapan paslon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2020 di gedung DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (18/2). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Ada harapan yang ditujukan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2020 yakni R.H. Agus Bastian dan Yuli Hastuti. Mereka diharapkan menjadi pemimpin yang ngayomi, pekerja keras, dan melayani.

Harapan tersebut diungkapkan Ketua Bapilu DPD Partai Nasdem Kabupaten Purworejo R.M. Abdullah. Dia menegaskan, partainya yang merupakan pengusung paslon 02 mengucapkan selamat kepada paslon terpilih.

“Harapan kami, paslon terpilih menjadi pemimpin yang ngayomi, bukan ngantemi. Pekerja keras, bukan pendendam. Dan, yang melayani bukan nyulayani,” tegasnya usai rapat paripura (rapur) di Gedung DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (18/2).

Rapur tersebut merupakan respons cepat DPRD Kabupaten Purworejo atas penetapan KPU Kabupaten Purworejo terhadap Agus Bastian dan Yuli Hastuti sebagai paslon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2020. Rapur dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi Setiyabudi.

“Pelaksanaan pilkada di Purworejo telah berjalan aman. Paslon nomor urut 03 juga sudah ditetapkan KPU dengan Keputusan KPU Purworejo Nomor 692/PL. 02.6- Kpt/3306/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan,” ungkap Dion Agasi.

Rapur tersebut memenuhi kuorum. Dihadiri 28 anggota dari total 45 anggota. Rinciannya, PDI Perjuangan hadir 8 anggota dari total 10 anggota. Selain itu, Partai Golkar hadir 6 dari 9 anggota, Partai Demokrat hadir 5 dari 7 anggota, PKB hadir 2 dari 5 anggota, Partai Nasdem hadir 2 dari 5 anggota, Partai Gerindra hadir 3 dari 5 anggota, dan PKS hadir 2 dari 4 anggota.

Hadir pula KPU Kabupaten Purworejo, Bawaslu Kabupaten Purworejo, Penjabat Pelaksana Harian Bupati Purworejo Said Romadon, dan forkompimda. Mereka mengikuti rapur melalui teleconference.

“Sesuai Pasal 163 Ayat 1 huruf C peraturan DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Purworejo jumlah peserta rapur sudah memenuhi kuorum sehingga bisa dilaksanakan,” tegas Dion.

Dion mengungkapkan, pilkada 2020 memang terasa berbeda dibandingkan pilkada sebelumnya. Sebab, harus digelar di tengah pandemi virus korona (Covid-19).

Meski banyak tantangan, tandasnya, semua tahapan bisa dilalui dan penyelenggaraan relatif berjalan efektif, efisien, dan transparan.

Dewan mengapresiasi seluruh pihak yang telah berpartisipasi menjalankan pilkada hingga berjalan aman, tertib, dan kondusif. Di antaranya, elemen masyarakat, pemerintah daerah, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, partai politik, dan tokoh masyarakat.

Dijelaskan, dalam perjalanannya terdapat gugatan dari paslon nomor urut 02 Kuswanto-Kusnomo terkait hasil perolehan suara. Guguatan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut ditolak MK dengan Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 Februari 2021. Keputusan ini dijadikan salah satu dasar KPU Kabupaten Purworejo menetapkan paslon nomor urut 03 yakni R.H. Agus Bastian dan Yuli Hastuti sebagai paslon terpilih.

“Sesuai regulasi, penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih berdasarkan penetapan KPU yang disampaikan kepada DPRD akan disampaikan kepada Mendagri melalui gubernur. Usulan kepada Kemendagri melalui gubernur memiliki tenggat waktu lima hari, terhitung sejak KPU menetapkan paslon terpilih,” jelasnya

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Purworejo Rinto Hariyadi mengungkapkan, setelah ada KPU melakukan penetapan paslon terpilih maka tugas penyelenggara selesai. Bawaslu kini tinggal menjalankan kerja internal untuk menyusun laporan dan mempublikasikan hasil pengawasan.

Hal ini sudah diawali dengan publikasi melalui channel Youtube Bawaslu Purworejo oleh masing-masing divisi. Publikasi diperlukan agar masyarakat tahu betul tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Purworejo.

“Terkiat proses gugatan MK itu adalah hak dari peserta. Prinsipnya, Bawaslu Purworejo banyak mengambil hikmah dalam proses perselisihan hasil pemilihan umum dalam pemilu kali ini. Kami banyak belajar bagaimana proses di MK berikut dinamikannya. Sekali lagi, prinsipnya kami hormati keputusan MK,” ungkapnya. (tom/amd)

Lainnya