Keluarga Penopang Bangsa, Jangan Beri Data Tak Valid

Keluarga Penopang Bangsa, Jangan Beri Data Tak Valid
CANANGKAN: Sekda Kabupaten Purworejo Said Romadhon saat memimpin pencanangan Pendataan Keluarga Tahun 2021 secara daring di Command Center Kabupaten Purworejo kemarin (1/4). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) segera dilaksanakan di wilayah Kabupaten Purworejo. Masyarakat diimbau memberikan data dengan benar.

Pemkab Purworejo mencanangkan Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK 2021) Kabupaten Purworejo. Program ini akan dilaksanakan serentak mulai 1 hingga 31 Mei mendatang.

Pencanangan PK21 dilaksanakan secara daring di Command Center Kabupaten Purworejo kemarin (1/4). Pencanangan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purworejo Said Romadhon, Asisten Administrasi dan Kesra Setda Purworejo Pram Prasetya Achmad, Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsosduk-KBPP3A) Kabupaten Purworejo Kuswantoro, serta sejumlah pejabat instansi terkait.

Sekda Said mengatakan, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga.

Pendataan Keluarga 2021 juga bertujuan menghasilkan data mikro. Yakni, potret satu per satu. Dengan demikian satu keluarga terpotret dengan baik secara by name dan by address.

Pendataan keluarga ini merupakan back up data dalam menyusun program untuk percepatan kesejahteraan keluarga. Kegiatan ini dipastikan akan memberikan dampak terhadap berbagai kebijakan dan strategi yang akan diterapkan.

“Perbedaan Pendataan Keluarga 2021 dari pendataan keluarga sebelumnya, yakni PK 2021 memuat indikator tambahan untuk mengakselerasi penanggulangan stunting. Hasil PK 2021 ini akan dapat dilihat pemetaan stunting yang dapat digunakan untuk mengambil langkah intervensi,” katanya.

Selain itu, PK 2021 juga akan digunakan untuk menyusun indeks pembangunan keluarga. Ini merupakan instrumen untuk mengetahui sejauh mana suatu keluarga penuh cinta kasih, sehat, mandiri, dan bahagia.

PK 2021 juga akan memiliki relevansi sangat tinggi terhadap upaya mengidentifikasi keluarga. Khususnya, tingkat kesejahteraannya.

“PK 2021 diharapkan bisa menghasilkan data yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, pemerintah dalam memutuskan sesuatu berbasiskan data, jika pendataan valid maka kebijakan pemerintah akan tepat. Maka, pendataan keluarga ini sangat penting dan strategis bagi pembangunan,” ucapnya.

Dijelaskan, revolusi industri 4.0 telah mengakibatkan perubahan tatanan masyarakat secara fundamental dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Perubahan tidak hanya tentang struktur keluarga. Perubahan juga terkait pergeseran fungsi-fungsi keluarga, masyarakat, dan negara.

“Diibaratkan bangunan, keluarga adalah pondasi. Penopang kekokohan bangsa,” ucapnya.

Menurutnya, banyak kajian menyatakan masalah sosial ekonomi masyarakat berawal dari masalah keluarga. Sementara itu, dalam konsep pembangunan, manusia ditempatkan sebagai titik sentral pembangunan. Penduduk tidak lagi hanya sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan.

Ini sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data dan informasi kependudukan.

“Maka dari itu, perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan merupakan strategi yang penting dalam rangka meningkatkan relevansi, efektivitas, serta efisiensi kebijakan dan program pembangunan di Indonesia,” ujarnya.

Semua pihak yang terlibat PK 2021 dituntut bekerja keras, bersemangat, dan berkomitmen tinggi menyukseskan tahap persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi pendataan. “Saya mengimbau masyarakat dapat menyambut petugas dengan tangan terbuka, tidak mempersulit, serta memberikan data yang benar. Jangan sampai memberikan data yang tidak valid,” harapnya.

Kepala Dinsosduk-KBPP3A Kabupaten Purworejo Kuswantoro menyatakan, ada sebanyak 236.589 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam target sasaran PK 21. Mereka terdiri keluarga dan keluarga khusus.

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang terdiri dari suami dan istri anak. Sedangkan keluarga khusus adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya seperti kakek atau dengan cucunya, atau seorang diri.

“PK 2021 ini merupakan realisasi pendataan keluarga yang rencananya dilaksanakan tahun 2020. Namun, ditunda karena adanya pandemi Covid-19,” ucapnya. (tom/amd)

Lainnya