Kejari Segera Tetapkan Tersangka

Kejari Segera Tetapkan Tersangka
KETERANGAN. Kasil Intel Kejari Purworejo memberikan keterangan terkait perkembangan kasus dugaan penyimpangan Propendakin Tahun 2018 saat dikonfirmasi di kantornya, kemarin. (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Perkembangan kasus penyimpangan Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin (Propendakin) memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo segera menetapkan status tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Seksi Intel Kejari Purworejo Muhammad Arief Yunandi menyatakan, progres pengungkapan kasus tersebut sudah mencapai 90 persen. Kejari menemukan pelanggaran pidana.

“Kasus propendakin progresnya hampir 90 persen. Ada kerugian negara dalam kasus ini. Calon tersangka lebih dari satu orang,” ucapnya kemarin (7/4).

Selain pelanggaran pidana, Arief menegaskan, kejari juga menemukan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oknum tertentu di mana dana propendakin disimpangkan. Kejari kini telah menyiapkan langkah-langkah. Salah satunya memeriksa saksi ahli dalam kasus propendakin tersebut.  “Kejaksaan tengah memeriksa saksi ahli. Dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka. Dua hingga tiga ahli sedang mempelajari draf,” jelasnya.

Seperti diketahui, propendakin adalah program peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang dikelola Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo. Setiap desa memperoleh dana propendakin sebesar Rp 25 juta yang disalurkan antara November dan Desember 2018 silam.

Terdapat lima desa yang tidak mencairkan bantuan keuangan propendakin. Yakni, Desa Ketangi di Kecamatan Purwodadi, Desa Kertosono, Desa Wangunrejo, dan Desa Borowetan di Kecamatan Banyuurip, serta Desa Semawung di Kecamatan Purworejo. Kelima desa tersebut tidak mencairkan karena tidak dapat memenuhi syarat pencairan. Total bantuan keuangan khusus propendakin yang disalurkan selama 2018 sebesar Rp 11,6 miliar.

Menurut Arief, kasus propendakin di Kabupaten Purworejo tergolong langka dan unik. Dengan demikian, kejaksaan menghadapi kesulitan sehingga membutuhkan waktu lumayan cukup panjang untuk menangani kasus ini. “Kesulitan penentuan tindak pidananya dan peranannya mau ke mana. Ini termasuk langka dan unik,” ucapnya. (tom/amd)

Lainnya