Terima 27.808 Usulan Warga

Terima 27.808 Usulan Warga
KOORDINASI: GUbernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) 2022 digelar secara virtual. (ISTIMEWA)

SEMARANG – Gelaran musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) 2022 digelar secara virtual. Meski begitu, antusiasme masyarakat untuk memberikan masukan terkait perencanaan pembangunan daerah masih cukup tinggi.

Tercatat hingga saat ini, 27.808 usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang masuk dalam website resmi Pemprov Jateng. Total anggaran dari usulan yang disampaikan masyarakat itu sebesar Rp 31,7 Triliun.

“Usulan itu terdiri dari usulan bantuan Kabupaten/Kota dan desa sebesar Rp 8,2 triliun, usulan sektoral Kabupaten/Kota Rp 8,4 triliun, pokir DPRD Rp 4,5 triliun, Musrenbang desa Rp 43,1 miliar dan usulan dari masyarakat lainnya Rp 10,4 triliun,” kata Pj Sekda Jateng, Prasetyo Aribowo dalam acara Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jateng 2018-2023 dan RKPD tahun 2022 di Gradhika Bhakti Praja, Rabu (14/4).

Masukan itu dimungkinkan akan bertambah mengingat batas waktu memberikan masukan dan usulan dari masyarakat ditutup pada Kamis (15/4) ini.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi semangat masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. Terbukti, meski daring, antusiasme masyarakat tetap tinggi.”Akan tetapi usulan itu angkanya sudah melebihi kapasitas anggaran, maka nanti keputusannya tinggak politik. Dari eksekutif dan legislatif akan bicara. Terima kasih DPRD ikut hadir,” kata Ganjar.

Ganjar menerangkan, potensi anggaran Pemprov Jateng tak mungkin memenuhi semua usulan dari masyarakat itu. Untuk itu, akan diputuskan skala prioritas dari masing-masing usulan dan mempertimbangkan kepentingan daerah.”Semuanya harus sesuai dengan RPJMD,” terangnya.

Ganjar juga meminta agar semua usulan dan masukan dari masyarakat itu masuk dalam sistem dan transparan. Argumentasi dan data yang dilampirkan harus sesuai. Verivikasi harus dilakukan dari setiap usulan itu. “Sehingga diharapkan tidak ada lagi cerita ndesel (dimasukkan paksa, Red), masuk dari kiri kanan dan menjadi data siluman. Tidak boleh ada semacam itu, semua harus transparan,” tegasnya.

Dalam acara itu juga dilakukan pemberian penghargaan pembangunan daerah kepada Bupati/Wali Kota. Penghargaan diserahkan di antaranya kepada Hendrar Prihadi, Gibran Rakabuming Raka, M Nur Aziz, dan sejumlah bupati lainnya.

Untuk kategori kabupaten, juara pertama pembangunan daerah diraih Pati, diikuti Banyumas dan Pekalongan di posisi dua dan tiga. Sementara untuk tingkat kota, Kota Semarang menjadi yang terbaik, disusul Kota Surakarta dan Kota Magelang. (eno/din)

Lainnya