Rugikan Negara Rp 607 Juta

Rugikan Negara Rp 607 Juta
DILIMPAHKAN: Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP dan tersangka dugaan korupsi Asrudin di Satreskrim Polres Purworejo kemarin (14/6). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan tahun anggaran 2017-2019 Desa Tridadi, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, terus bergulir. Berkas perkara dengan tersangka Kepala Desa Tridadi Asrudin bin Dahro Wardi, 55, tersebut dinyatakan lengkap (P21).

Satreskrim Polres Purworejo telah melimpahkan berkas pemeriksaan berikut barang bukti ke Kejaksaan Negeri Purworejo Senin (14/6). Asrudin diduga merugikan keuangan negara sebesar lebih dari Rp 607 juta.

Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Agus Budi Yuwono menjelaskan, pengelolaan keuangan Desa Tridadi tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 seharusnya dilaksanakan oleh kepala urusan (Kaur) keuangan. Namun, dalam praktiknya uang diambil dari rekening kas desa. Uang tersebut kemudian dikelola langsung oleh tersangka Asrudin.

Selain itu, pekerjaan pembangunan fisik seharusnya dikerjakan tim pengelola kegiatan (TPK). Namun, pembangunan dikerjakan oleh orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Asrudin.

Sementara itu, dana untuk pelaksanaan pembangunan fisik maupun nonfisik tidak sesuai dengan jumlah dana yang tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Jumlah dana tidak sesuai dengan yang diterima di rekening kas desa atau dana telah dipotong.

Bahkan, pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik di Desa Tridadi tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya. “Tersangka telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku kepala Desa Tridadi. Melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Desa Tridadi, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019,” jelas Agus Budi.

Ada sejumlah barang bukti yang disertakan saat pelimpahan berkas pemeriksaan. Di antaranya, dua buku rekening Simpeda Bank Jateng atas nama Rekening Kas Desa Tridadi serta Perdes Tridadi tentang APBDes Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019 berikut perubahannya. Ada pula dokumen permohonan pencairan dana desa dan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019.

Bukti lainnya yakni laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 serta surat keputusan Bupati Purworejo tentang pengangkatan tersangka sebagai kepala Desa Tridadi. Ada pula bukti berupa buku rekening BRI atas nama Asrudin dan dan dokumen lain terkait keuangan Desa Tridadi.

Bukti yang juga diserahkan yakni sembilan bidang tanah milik Asrudin. Di antaranya, sebidang tanah luas 342 meter persegi yang terletak di Blok Ngelo Persil 39 B S III, sebidang tanah luas 324 meter persegi Blok Ngemplak Persil 10 S II, sebidang tanah luas 307 meter persegi di Blok Ngemplak Persil 10 S II, dan sebidang tanah luas 193 meter persegi di Blok Sekruduk Persil 65 S III.

Selain itu, sebidang tanah luas 399 meter persegi di Blok Setro Persil 2 D II, sebidang tanah luas 128 meter persegi di Blok Setro Persil 2 D II, dan sebidang tanah luas 2.315 meter persegi di Blok Kudon Persil 8 D II. Termasuk pula sebidang tanah luas 760 meter persegi di Blok Kudon Persil 8 D II dan sebidang tanah luas 1.730 meter persegi di Blok Seblanten Persil 84 D III.

“Diduga kesembilan bidang tanah tersebut hasil dari perbuatan tersangka. Hal itu dikuatkan dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa Tridadi tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 tertanggal 22 September 2021. Dengan penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 607.741.082,” ucapnya.

Asrudin didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Perkara ini bisa menjadi pelajaran. Jangan sampai ada lagi kepala desa lainnya mencoba-coba bermain pada anggaran desa,” tegasnya. (tom/amd)

Lainnya