Direktur MGJ Resmi Tersangka

Direktur MGJ Resmi Tersangka
FOKUS: Kasat Reskrim Reskrim Polres Purworejo AKP Agus Budi Yuwono menyampaikan perkembangan penyidikan program Ngingu Domba di Mapolres Purworejo kemarin (18/6). (Hendri utomo/radar purworejo)

RADAR PURWOREJO – Sengkarut program Ngingu Domba yang dimotori Koperasi Konsumen Induk UMKM Indonesia (KOIN) memasuki babak baru. Direktur Umum PT Mega Jaya Gemilang (MGJ) berinisial HB resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dalam program tersebut.

Penetapan tersangka terhadap HB dilakukan Satreskrim Polres Purworejo. HB diduga telah melakukan penipuan terhadap main contractor (maincon/kontraktor utama) dalam program tersebut.

Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Agus Budi Yuwono mengungkapkan, surat penetapan tersangka sekaligus pemanggilan telah disampaikan kepada HB pada Selasa (15/6). Namun, HB melalui kuasa hukumnya menyatakan belum dapat memenuhi panggilan. Alasannya sakit.

“Kami telah menyiapkan surat pemanggilan kedua dan akan segera disampaikan kepada yang bersangkutan,” tandasnya kemarin (18/6).

Dijelaskan, penetapan HB sebagai tersangka penipuan berawal dari adanya pengaduan PT DSS Baja Raya Jakarta Barat selaku maincon pembuatan kandang domba. Aduan itu ditindaklanjuti dengan serangkaian upaya penyelidikan hingga berlanjut tahap penyidikan. “Kami juga sudah mengantongi sejumlah alat bukti,” jelasnya.

Dijelaskan Kasatreskrim, PT MGJ bertindak sebagai pelaksana pekerjaan paket kandang dan pengisian domba dalam program Ngingu Domba. Namun, dalam pelaksanaannya MGJ menawarkan kerja sama kepada sejumlah maincon. Termasuk PT DSS. Selanjutnya, maincon meneruskan penawaran pekerjaan kepada sejumlah subkontraktor.

Kerja sama pembangunan kandang tersebut dikuatkan dengan nota sepahaman. ”Namun dalam perjalanannya, banyak maincon yang tidak sanggup membangun kandang sampai selesai sesuai nilai kontrak. Tapi, ada juga yang sanggup. Salah satunya PT DSS ini,” ujarnya.

Namun, PT MGJ tidak dapat menepati kesepakatan untuk menerbitkan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN). Puluhan kandang yang sudah selesai dikerjakan pun tidak kunjung dibayar.

“PT DSS akhirnya mengalami kerugian dan membawa kasus ini ke ranah hukum,” ujarnya.

Agus mengakui persoalan terkait program Ngingu Domba ini sangat pelik. Sebab, melibatkan banyak pihak. Selain KOIN dan PT MGJ, juga melibatkan paramaincon, subkontraktor, hingga ribuan warga yang menjadi mitra KOIN.

“Pelaporan soal program KOIN ini sebetulnya banyak. Kami (Satreskrim) saat ini masih fokus terlebih dahulu menangani dugaan penipuan HB. Sementara baru dugaan penipuan yang bisa proses penyidikan,” tegasnya.

Project Manager PT DSS Baja Raya Arif Dwi Anta mengatakan, pihaknya mengajukan pengaduan terkait program Ngingu Domba ke Polres Purworejo. Dia mengaskan awalnya hanya ingin mengadukan terkait pemberian cek kosong HB yang digunakan sebagai jaminan sebelum ada pembayaran untuk empat belas unit kandang senilai Rp 994 juta.

Namun, lanjutnya, berdasarkan hasil penyelidikan polisi terungkap adanya indikasi penipuan. “Sampai sekarang belum ada pembayaran. SKBDN juga belum terbit. Padahal, saya sudah memenuhi kewajiban membangun empat belas unit kandang sesuai perjanjian kontrak. Sudah ada berita acara serah terima juga,” keluhnya.

Menurutnya, akibat perbuatan HB membuat PT DSS tidak hanya menanggung kerugian biaya pembuatan empat belas kandang. Pihaknya juga sudah mengeluarkan biaya mapping (pemetaan) sebesar Rp150 juta.

“Di Purworejo kami juga telah mengirim material tiga puluh unit. Ya, kalau ditaksir Rp 2 miliar lebih uang yang menguap,” ujarnya. (tom/amd)

Antisipasi Persoalan Hukum, Disparbud Gandeng Kejari

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Purworejo tak ingin muncul persoalan hukum. Intansi tersebut mengantisipasinya dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU). Nota tersebut ditandatangani Kepala Dinparbud Kabupaten Purworejo Agung Wibowo dan Kajari Purworejo Sudarso di Kantor Kejari Purworejo (17/6).

Agung Wibowo mengatakan, kerja sama dengan kejari sangat perlu. Kerja sama meliputi pendampingan, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi dalam penanganan perkara bidang tata usaha negara dan perdata.

Menurutnya, berbagai persoalan diharapkan bisa diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. “Namun, apabila tetap terjadi permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara dalam pelaksanaan program kerja, kejari dapat memberikan bantuan hukum. Mungkin ini pentingnya kerja sama yang kami lakukan,” ungkapnya kemarin (18/6).

Agung menyatakan, dinamika saat ini menuntut tanggung jawab dan bentuk amanah aparatur pemerintah. “Melalui kerja sama ini, semoga adanya kontrol dari kejaksaan. Apa yang kami kerjakan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kesalahan dalam pelaksanaannya,” harapnya.

Agung menegaskan kerja sama ini tidak sebatas seremonial. “Tindak lanjut komunikasi dan koordinasi dalam mewujudkan tata kelola program dinas pariwisata dan kebudayaan yang bersih, taat hukum, dan berwibawa menjadi muara dari penandatanganan MoU kali ini,” jelasnya.

Kajari Purworejo Sudarso menegaskan, pihaknya siap memberikan bantuan hukum bilamana ada permasalahan perdata dan tata usaha negara di kemudian hari. Kerja sama ini sebagai upaya mendukung peranan dan fungsi Dinparbud Kabupaten Purworejo.

“Jaksa pengacara negara siap memberikan jasa penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di dalam dan di luar pengadilan kepada dinparbud,” ucapnya.

Menurutnya, kejari mengedepankan pendekatan pencegahan dan penindakan secara bersamaan. “Disparbud Purworejo telah mengambil langkah yang pas, menurut saya, agar semua terselenggara dengan baik sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya. (tom/amd)

Lainnya