RADAR PURWOREJO – Kabupaten Purworejo memiliki lima isu strategis dalam pembangunan lima tahun mendatang. Kelima isu tersebut yakni kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kebencanaan dan pelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, serta tata kelola kelembagaan.
“Dari hasil analisis permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki wilayah, isu stategis yang dihadapi di Purworejo adalah isu kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, kebencanaan dan pelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan tata kelola kelembagaan,” kata Bupati Purworejo Agus Bastian Selasa (22/6).
Isu strategis tersebu dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat Kabupaten Purworejo untuk penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Purworejo 2021-2026. Pembahasan dimaksudkan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, startegi, arah kebijakaan, dan program pembangunan yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
Bupati menyatakan, isu-isu strategis tersebut menjadi dasar rancangan pembangunan Kabupaten Purworejo lima tahun depan. Dasar rancangan itu mencakup visi pembangunan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Purworejo yakni Purworejo Berdaya Saing 2025.
Bastian menyebutkan, dinamika pembangunan daerah terus berubah dengan cepat. Hal itu menyebabkan permasalahan dan tantangan pembangunan daerah semakin banyak.
Dinamika tersebut harus disikapi dengan arah pembangunan wilayah secara signifikan sesuai tujuan penataan ruang. Yakni, mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Purworejo berdaya saing yang bertumpu pada sektor pariwisata, industri, dan pertanian yang aman, nyaman, produktif, pun berkelanjutan.
Dia mengatakan, sejumlah wilayah semestinya bersinergi dengan kawasan strategis nasional yang berada di kabupaten tetangga. Di antaranya, kawasan Bendungan Bener, kawasan sekitar Badan Orotita Boorobudur (BOB), kawasan yang berbatasan dengan Yogyakrta International Airport (YIA/Bandara Internasional Yogyakarta), serta kawasan peruntukan industri.
“Seperti di kawasan bandara YIA di Kulonprogo, kawasan industri di pesisir Kebumen, kawasan pariwisata Dieng di Wonosobo, dan kawaan pariwisata Borobudur di Magelang,” paparnya.
Untuk itu, Bastian berharap perlu adanya penyiapan infrastruktur penujang. Di antaranya, akses stabilitas daerah serta penyediaan fasilitas umum dan sosial yang mewadai. Hal ini diharapkan tercipta ruang yang layak dan melakukan kegiatan ekonomi pengembangan sektor unggulan yang memperhatikan kearifan lokal.
Disebutkan, program sektor ekonomi yang disusun dalam rencana stategis sebagai penjabaran visi misi lima tahun ke depan harus memprioritaskan kawasan-kawasan strategis dalam rencana tata ruang Kabupaten Purworejo.
“Dengan sinergitas dan kerja sama, dan peran semua pihak, semoga visi misi ini dapat terwujud. Untuk itu, saran, gagasan, ide dari masyarakat sangat diharapkan dalam rancangan RPJMD ini untuk mewujudkan masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera,” ujarnya.
Bastian menegaskan, ke depan Kabupaten Purworejo harus mempunyai keunggulan. Kompetitif dalam hal SDM, pertanian, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, infrastruktur, dan berbasis teknologi informasi.
“Semuanya akan diwujudkan melalui misi yang kami namai Panca Daya Saing,” ungkap dia. (han/amd)
Dewan Akan Bahas Raperda
Hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kabupaten bakal disampaikan ke DPRD Kabupaten Purworejo. Nantinya akan dibahas dalam rancangan peraturan daerah (raperda).
“Penyusunannya sebenarnya sudah dimulai tahun lalu dengan melakukan analisis permasalahan dan isu-isu strategis yang ada,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Purworejo Bambang Jati Asmara Selasa (22/6).
Dikatakan, ada sejumlah permasalahan yang menjadi pertimbangan. Di antaranya, tujuan pembangunan berkelanjutan, pandemi virus korona (Covid-19), perubahan iklim, dan permasalahan nasional. Ada pula permasalahan intenal daerah berkaitan dengan evaluasi pembangunan daerah yang belum tercapai pada RPJMD tahun lalu.
Bambang menyebutkan, dari permasalahan tersebut kemudian muncul visi dan misi Bupati dan Wabup Purworejo. Visi dan misi tersebut harus direalisasikan dalam RPJMD ke depan.
“Pada 13 April, kami telah dilakukan pembahasan dengan DPRD dan muncul kesepakatan bersama oleh pemda dan DPRD. Kemudian kami sampaikan ke provinsi (Pemprov Jawa Tengah) pada 4 Mei untuk mendapatkan arahan dan masukan dari provinsi,” ungkapnya.
Dijelaskan, hasil musrenbang nantinya disampaikan kembali ke dewan untuk dibahas menjadi raperda RPJMD. “Selambat-lambatnya pada 26 Agustus nanti sudah harus dilakukan perda,” kata Bambang.
Berdasarkan visi misi bupati dan wabup, tim perumus menjabarkan dan menyusun dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga indikator keberhasilan kinerja. Jumlah total indikator kinerja utama (IKU) ada tujuh indikator kinerja daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) sebanyak 226 indikator.
”Dengan rincian, tujuan sebanyak tujuh indikator, sasaran 17 indikator, strategi 23 indikator, program pembangunan daerah 23 indikator, program perangkat daerah 156 indikator,” beber dia.
Bambang menyebutkan, tim perumus menjabarkan visi misi dalam 12 program unggulan. Di antaranya, peningkatan SDM melalui program Guru Meguru, Purworejo Makaryo, dan Purworejo Bergas Lahir Bathin. Selain itu, ada misi peningkatan sektor pertanian yaitu program Tani Rejo Joyo dan Purworejo Tuwuh Ngunduh.
Misi peningkatan pertumbuhan ekonomi dikemas dengan program Tresno Purworejo Larisi Purworejo, Dolan Purworejo, dan Tresno Budoyo. Misi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program Purworejo Tangkas dan Desaku Mletik.
Ada pula program untuk misi peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur. Yakni, program Dalane Mantep dan Purworejo Padhang.
Disebutkan, indikator kinerja utama (IKU) bupati akan dinilai dari tujuh hal. Yakni, indeks pembangunan manusia pada 2020 sebesar 72,68 poin dan target menjadi 75,11 poin pada 2026. Penilaian juga terkait persentase penduduk miskin dari 11,78 persen pada 2020 ditargetkan turun menjadi 9,82 persen hingga 8,63 persen pada 2026.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka dari 4,04 persen ditargetkan turun menjadi 2,95 persen pada 2026. Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB dari -0,10 persen pada 2020 ditargetkan naik menjadi 4,04 persen pada 2026.
Laju pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar -1,66 persen ditargetkan menjadi 5,75 persen hingga 6,75 persen. “Indeks reformasi birokrasi ditargetkan pada 2026 sebesar 69 poin dan indeks risiko bencana dari 215,2 poin pada 2020 ditargetkan turun menjadi 150,6 poin,” ujarnya. (han/amd)
