BPD Ingin Standardisasi Insentif

BPD Ingin Standardisasi Insentif
AUDIENSI: Suasana audiensi antara DPRD Kabupaten Purworejo, Dinpermades Kabupaten Purworejo, dan Forum BPD di Gedung B DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (25/6). (HENDI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Purworejo wadul. Forum tersebut menginginkan regulasi yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan standardisasi yang jelas mengenai jumlah insentif yang diterima.

Itu terungkap dalam audiensi BPD dengan DPRD Kabupaten Purworejo dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Purworejo di Gedung B DPRD Kabupaten Purworejo kemarin (25/6). Dalam kesempatan itu, Forum BPD juga menagih janji Bupati Purworejo Agus Bastian yang sempat disampaikan dalam kampanye. Yakni, bakal memberikan insentif bagi BPD lebih dari insentif RT dan RW di Kabupaten Purworejo.

“Regulasi yang mengatur tupoksi BPD harus jelas, jika mengacu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD merupakan mitra kerja yang baik dalam pemerintah desa,” ucap Ketua Forum BPD Purworejo Kus Pradianto.

Menurutnya, selama ini peran BPD di beberapa desa masih sangat kecil dalam pemerintahan desa. Bahkan, terkesan hanya sebagai pelengkap.

“Harapan saya setelah ini, BPD bisa bekerja sesuai tupoksinya dan tidak hanya sebagai lembaga yang kerjanya menyetempel saja,” ujarnya.

Dijelaskan, anggota BPD juga berhak mendapat operasional dan tunjangan dalam menjalankan tugas. Namun, dalam regulasi yang ada selama ini tidak ada kejelasan mengenai standar jumlah besaran insentif.

“Yang ada jumlah insentif tergantung komunikasi internal pemdes dengan BPD sehingga tiap-tiap desa nominalnya berbeda-beda,” jelas anggota BPD Desa Joso, Kecamatan Ngombol, ini.

Ditambahkan, insentif BPD di Desa Joso selama setahun Rp 12 juta untuk lima orang. “Itu desa saya. Desa lain besarannya beda. Ada yang lebih kecil, ada juga yang lebih besar. Maka kami ingin ada regulasi khusus dari bupati agar ada standardisasi jumlah insentif yang diterima setiap BPD di semua desa di Kabupaten Purworejo,” ucapnya.

Menangapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Purworejo Tursiyati menegaskan, BPD menginginkan regulasi yang jelas mengenai tupoksi dan jumlah standardisasi insentif. Ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab janji bupati saat kampanye.

Dia siap mengawal dan akan berusaha semaksimal mungkin. Salah satunya dengan mengomunikasikan aspirasi Forum BPD Purworejo terkait permasalahan tersebut.

Komisi I menyarankan langkah awal yang perlu dilakukan BPD yakni berkomunikasi dengan pemerintah desa. “Jika ada komunikasi antara BPD dan pemdes, bisa dirumuskan atau dicari langkah selanjutnya,” tegasnya.

PLH Kepala Dinpermades Kabupaten Purworejo Ganis Pramudito mengungkapkan, hasil dari audiensi dengan Forum BPD akan disampaikan kepada pimpinan. Itu sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah terbaik bagi semua pihak.

“Hasil audiensi ini akan menjadi bahan untuk menentukan langkah terbaik,” ungkapnya. (tom/amd)

Lainnya