Pembangunan Harus Bisa Sentuh Langsung Masyarakat

Pembangunan Harus Bisa Sentuh Langsung Masyarakat
SEMANGAT: Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi dalam Musrenbang RPJMD yang diadakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo. (Sub Bag Humas dan Dokumentasi DPRD Purworejo)

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Purworejo 2021-2026 menjadi forum musyawarah pemangku kepentingan untuk melakukan pembahasan dan menyepakati rancangan RPJMD yang ada. Forum itu bisa menghasilkan sebuah kesepakatan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan penyempurnaan terhadap rancangan RPJMD tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi dalam Musrenbang RPJMD yang diadakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo pekan lalu. Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Purworejo Agus Bastian dan Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti serta diikuti beberapa unsur terkait.

“Dalam Musrenbang RPJMD 2021-2026 ini kita harapkan akan mendapat masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purworejo,” kata Dion Agasi.

Disebutkan, penyusunan RPJMD tidak bisa gegabah dan harus memperhatikan beberapa hal baik secara substansial, formal, operasional ataupun faktual. Ini disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembagunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Raperda Tentanga RPJMD dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJMD, Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga tercapai kesepakatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Purworejo.

“Tidak kalah penting adalah mendasarkan penyusunan ini dengan RPJMD Gubernur Jawa tengah serta pusat,” ungkap Dion Agasi.

Lebih jauh disebutkan, sebagai keterwakilan masyarakat, DPRD akan menjadi penyambung lidah rakat terhadap kebijakan pembangunan dan pemerintahan kedepan. Sehingga DPRD akan terus berusaha menjadi mitra pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Purworejo.

“Kami (DPRD) sekaligus akan menjadi penyeimbang agar hasil Musrencabang ini menjadi wujud dari good governance,” tambah Dion.

Ketua DPRD juga menyampaikan akan memberikan berbagai masukan terhadap RPJMD yang ada. Pihaknya meminta agar jajaran eksekutif melakukan pencermatan kembali terhadap masukan yang pernah disepakati dalam nota kesepakatan bersama atas rancangan awal RPJMD. Dan catatan strategis itu telah disampaikan melalui rapat-rapat kerja maupun rapat paripurna.

Sebelum mengakiri sambutannya, Dion Agasi memberikan beberapa harapannya kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memfokuskan kinerja terhadap beberapa hal diantaranya mendorong Pemda Kabupaten Purworejo fokus untuk menentukan dan menerapkan berbagai kebijakan penanganan dan pengendailan covid-19 dengan memprioritaskan pada kesehatan masyarakat.

“Percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagai respon untuk pemulihan pembangunan daerah akibat pandemi covid,” tambahnya.

Angka kemiskinan, lanjut Dion, yang cenderung naik selama pandemi juga perlu mendapat perhatian. Dan berbagai terobosan perlu dilakukan sehingga angka kemiskinan bisa ditekan.

Pembinaan yang terus menerus terahdap pengelolan keuangan daerah, menurut Dion Agasi juga perlu dilakukan sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas pemanfaatan APBD utamanya dalam masa pandemi seperti sekarang ini.

“Ujungnya saya berharap agar semua yang kita lakukan ini benar-benar bisa menyentuh langsung dalam berbagai isu dan tangangan dari waktu ke waktu yang semakin kompleks,” jelas Dion Agasi Setiabudi. (*)

Lainnya