Kabulkan Poin Utama Tuntutan Warga 

Kabulkan Poin Utama Tuntutan Warga 
SUPPORT: Anggota DPRD Purworejo Dapil VI (Bener, Loano, Gebang), Muhammad Abdullah selaku pendamping warga terdampak saat menguatkan perjuangan warga usai sidang di PN Purworejo, kemarin (9/9). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)

RADAR PURWOREJO – Perjuangan warga terdampak pembangunan Bendung Bener yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) untuk mendapatkan ganti rugi yang layak akhirnya menunjukkan titik terang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Purworejo mengabulkan sebagian besar tuntutan warga dalam sidang tuntutan yang dibacakan di PN Purworejo, kemarin (9/9).

Sidang Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN membacakan sebagian poin tuntutan yang dilayangkan pihak penggugat dalam hal ini paguyuban Masterbend). Penggugat dalam hal ini adalah 154 orang warga pemilik 176 bidang tanah yang terdampak langsung pembangunan Bendung Bener.

Sementara pihak tergugat yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku panitia penghitungan tanah terdampak bendungan atau tim appraisal.

Kuasa Hukum Masterbrand Hias Nagara menjelaskan, dua poin utama yang menjadi materi tuntutan kliennya yakni Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan pelaksanaan penilaian pengadaan tanah milik 156 orang penggugat yang dinilai cacat hukum. “Dalam sidang kali ini yang dikabulkan adalah poin kedua (penilaian tanah cacat hukum,Red). Poin pertama tidak dikabulkan,” jelasnya.

Ditegaskan, fakta pengadilan menyebutkan bahwa BPN Purworejo selaku tim pengadaan tanah dan KJPP sebagai tim appraisal terbukti cacat prosedur. Dengan putusan tersebut, jika tidak ada upaya banding dari tergugat, penilaian harga tanah harus dilakukan kembali. Warga juga berharap, proses penilaian kembali harus dilakukan secepatnya dilaksanakan.

“Kami menerima putusan ini meskipun tidak 100 persen gugatan kami dikabulkan, jika pihak tergugat juga menerima amar putusan pengadilan, maka proses penilaian kembali harus secepatnya dilakukan,” tegasnya.

Anggota DPRD Purworejo Dapil VI (Bener, Loano, dan Gebang) Muhammad Abdullah mengungkapkan, putusan pengadilan negeri ini merupakan keputusan terbaik bagi semua pihak. Ia juga mengapresiasi kesabaran warga yang telah berjuang memperoleh haknya selama hampir satu setengah tahun terakhir.”Seperti kita dengar bersama, hakim telah memutuskan gugatan kami diterima, tim penilai dan tim panitia pengadaan tanah dalam proses pembebasan lahan dinilai kurang cermat. Fakta persidangan juga mengungkapkan ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar,” ungkapnya.

Menurutnya, tergugat dalam hal ini BPN Purworejo dan KJPP memiliki waktu 14 hari untuk proses banding. Namun upaya banding seharusnya tidak perlu dilakukan pihak tergugat. Sebab percepatan proses pembangunan Bendung Bener harus direalisasikan. Seperti diketahui, proyek Bendungan Bener merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan selesai tahun 2023.

Jika pihak tergugat melakukan upaya banding, sama saja menghambat proses pembangunan Bendung Bener. “Maka berarti sama saja mereka menghalang-halangi program pemerintah pusat untuk dapat selesai tahun 2023. Demi percepatan pembangunan maka seyogyanya mereka tidak melakukan upaya banding,” ujarnya.

Ditambahkan, warga juga sudah melalui perjuangan yang cukup panjang dan sangat melelahkan. Namun berkat kesabaran dan kebersamaan hasilnya bisa terlihat kali ini. “Sampai hari ini kami tetap bersama-sama mendengarkan putusan dari pengadilan. Ini menjadi momentum yang cukup bersejarah bagi warga,” ucapnya.

Kuasa Hukum tergugat (BPN Purworejo Suroso menyatakan, pihaknya masih pikir-pikir terkait putusan hakim pengadilan. Pihaknya mengaku akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemberi kuasa serta atasannya. “Kami masih pikir-pikir dulu intinya,” katanya. (tom/din)

Lainnya